.webp)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memamerkan program penanganan stunting di depan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan beberapa petinggi negara lain di forum nasional yang digelar lintas kementerian/lembaga. Prevalensi stunting di Kota Pahlawan tercatat di level 4,8% atau terendah tingkat nasional.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting di Surabaya tercatat di level 4,8%% atau terendah di Indonesia. Secara nasional, rata-rata stunting masih berada di level 21%. Berdasarkan bulan penimbangan serentak, prevalensi stunting di Kota Pahlawan 2022 tinggal 1,22%.
"Sejak awal diamanahi sebagai wali kota, kami memang langsung tancap gas soal stunting. Presiden Jokowi dan Ibu Megawati selalu pesan soal pentingnya penanganan stunting, karena ini soal masa depan generasi penerus kita. Setelah menjadi yang terendah se-nasional tahun 2022, tahun 2023 ini kami mohon doa restu Surabaya bisa zero stunting," kata Eri dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Jumat (17/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam forum "Kick Off Meeting Pancasila dalam Tindakan: Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, KDRT, dan Mengantisipasi Bencana" tersebut Eri mengaku menggeber sejumlah program penurunan angka stunting di Surabaya sejak dilantik pada 2021. Mulai dari pendataan, di mana setiap calon pengantin langsung terdeteksi data kesehatannya dan terintegrasi antara kantor Kemenag dan Puskesmas.
"Jadi langsung ketahuan, bagaimana lingkar lengan atas dan indeks massa tubuh calon pengantinnya. Ini penting untuk tahu apakah ada risiko kekurangan energi kronis atau kekurangan gizi, sehingga ada antisipasi. Di situlah Pemkot Surabaya melalui Puskesmas melakukan intervensi, bisa berupa tambahan gizi dan sebagainya," jelasnya.
Menurutnya, basis data itu sangat penting untuk memastikan penanganan stunting lebih efektif. Jika rata-rata 2 juta orang Indonesia menikah per tahun dan pemerintah memiliki data kesehatannya, maka bisa terintegrasi dari KUA sampai puskesmas. Seperti yang dilakukan di Surabaya, dengan begitu peluang untuk menyelamatkan anak bangsa dari potensi stunting menjadi semakin besar.
Dari sisi pendataan, ia mengandalkan gotong royong warga Surabaya. seperti melalui aplikasi "Sayang Warga", dimana para kader kesehatan, RT, RW dan warga bisa mendata dan melaporkan kondisi balita di sekitarnya.
"Berkat kehebatan gotong royong inilah semua permasalahan terdeteksi dan kita beri solusi. Tidak hanya stunting sebenarnya, ada soal rumah tidak layak huni, masalah pendidikan, sosial, dan sebagainya. Bahkan di tingkat RW ada dapur umum di mana warga gotong royong saling bantu untuk pemberian makanan bagi balita di wilayahnya," jelasnya.
Pemantauan terhadap perkembangan balita stunting juga dilakukan intensif, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Pemkot Surabaya memberikan bantuan makanan tambahan kepada para ibu hamil berisiko tinggi dan balita stunting.
"Artinya sejak dalam kandungan, kesehatan janin sudah diperhatikan. Kami juga memberikan bantuan makanan tambahan rutin ke puluhan ribu pelajar PAUD untuk menjaga tumbuh kembangnya," katanya.
Surabaya juga berinovasi pada pemenuhan gizi stunting dengan memasifkan penanaman tanaman pangan alternatif. Inovasi itu bermula dari pertemuannya dengan Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Maret 2022. Saat itu, ia diminta menanam tanaman pangan alternatif.
"Saya langsung memetakan. Ternyata kita bisa tanam di 1.169 hektare lahan aset Pemkot Surabaya yang idle. Kita tanam ketela pohon, ketela rambat, jagung, hingga sorgum. Yang mengelola 2.087 warga. Total panen 18 ton pada 2022. Juga ada lahan yang kita jadikan tempat budidaya ikan. Sehingga ini komplit. Ada pangannya, ada proteinnya. Hasilnya untuk menambah pendapatan warga pengelolaan, sebagian untuk pemenuhan gizi keluarga termasuk balita dan anak-anak masyarakat sekitar," pungkasnya.
(dpe/dte)
