.webp)
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah berdialog dengan ratusan kepala desa asal Jawa Timur di Hotel Wyndham Surabaya, Jumat (17/22023) sore. Dia ingin menyerap aspirasi para kepala desa agar masa jabatan kepala desa diubah menjadi 9 tahun.
"Ini acara adalah serap aspirasi kami, karena dari berbagai perkembangan kita melihat sejauh mana sih sebenarnya (keinginan) para kepala desa ini, karena ada yang menyatakan para kepala desa tidak solid. Ada yang menyatakan di berbagai tempat kepala desa ingin 9 tahun kali dua periode masa jabatan," kata Said.
"Ada juga yang kepingin direvisi dimasukkan tentang aparatur desa supaya juga masuk bagian dari anggaran desa," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said menyebut para perwakilan kepala desa yang tergabung dalam AKD Jatim dan Papdesi Jatim kompak dan solid ingin agar masa jabatan kades dijadikan 9 tahun dan maksimal 2 periode.
"Ternyata dari berbagai kalangan, dan berbagai kelompok kelompok desa termasuk di Jawa Timur solid hanya ingin dari 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun dua periode. Dan memang ada pasal khusus soal peralihan ini. Memang penting bagi kami, karena suasana desa itu tidak bisa disamakan dengan kabupaten, provinsi, atau nasional," ungkapnya.
Menurut Plt Ketua DPD PDIP Jatim ini desa adalah wilayah yang unik, apalagi saat ada momen Pilkades. Sebab, masyarakat di desa sering terpolarisasi akibat beda pilihan kades.
"Desa itu sesuatu yang unik, kalau ada pilkades sekali lawannya kalah, seumur hidup antara pengikut dan lawan yang kalah biasanya akan terpisah garisnya. Kami tidak ingin itu terjadi," katanya.
"Kami mencoba mendudukkan ini dengan memperpanjang masa jabatan dari 6 tahun ke 9 tahun. Dan diharapkan ada titik klausul yang memungkinkan masyarakat itu bisa bersatu kembali," tandasnya.
(faa/fat)
