.webp)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa siap melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden menyampaikan itu dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Bogor.
Khofifah menegaskan Pemprov Jatim siap melakukan langkah penanganan berbagai masalah yang menjadi arahan Presiden Jokowi. Mulai dari masalah inflasi dan kemiskinan ekstrem.
Termasuk di antaranya stunting, investasi, birokrasi berdampak, APBD, TKDN, stabilitas politik dan keamanan jelang Pemilu 2024, hingga soal kebebasan beragama dan beribadah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami bersama seluruh jajaran Forkopimda Jatim terus melakukan kolaborasi, koordinasi dan sinergi bersama untuk menjalankan arahan Bapak Presiden Jokowi dalam menangani berbagai permasalahan tersebut," kata Khofifah, Selasa (17/1/2023).
Terkait inflasi, Khofifah menyebut Pemprov Jatim terus meng-update data dari BPS sebagai dasar dari pengambilan keputusan atau kebijakan penanganan inflasi.
Berdasarkan data BPS per 2 Januari 2023, pergerakan month-to-month di Jatim pada Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 0,60%. Sedangkan inflasi year on year dan inflasi tahun kalender sebesar 6,52%.
Dalam upaya pengendalian inflasi di Jatim, Pemprov Jatim melakukan strategi 4K. Keempat strategi tersebut adalah Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif," kata Khofifah.
Strategi pertama yaitu keterjangkauan harga. Upaya ini dilakukan dengan berbagai langkah mulai dari penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar.
Lainnya, dengan penguatan kerja sama antardaerah melalui kegiatan misi dagang dan investasi, serta pemantauan ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok dan posko digital satgas pangan.
Strategi kedua yakni ketersediaan pasokan dilakukan di antaranya dengan menyerap gabah beras petani, penyusunan pola tanam, optimalisasi, dan pengamanan produksi.
Kemudian pengendalian ketersediaan komoditas peternakan, pembinaan dan pengawasan peternak, percepatan gerakan tanam padi di 38 kab/kota dan monitoring ketersediaan pasokan barang pokok dan penting.
Strategi ketiga yakni kelancaran distribusi. Program ini di antaranya dengan memberi subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar juga perbaikan dan pemeliharaan jalan.
Lainnya, dengan pemberian subsidi transportasi darat ketika pemberlakuan zero over dimension over load (ODOL), serta memperkuat koordinasi pengamanan stok BBM dan LPG 3kg di Jatim.
Selanjutnya strategi keempat yakni komunikasi efektif dilakukan dengan berbagai langkah di antaranya dengan memperkuat sinergi dan koordinasi antarstakeholder.
Termasuk juga pertemuan kepala OPD dengan BPS membahas inflasi di Jatim setiap minggu, serta menyediakan running text perkembangan harga barang pokok di media.
Selanjutnya, dalam hal kemiskinan ekstrem, Khofifah melakukan berbagai langkah baik program elektrifikasi, program renovasi rumah tinggal layak huni (Rutilahu), maupun program bansos dan program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA).
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim sendiri telah memiliki best practice program yang selama ini telah berjalan. Seperti PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH.
"Kami juga terus meminta bupati/wali kota untuk terus blusukan mengecek di wilayah masing-masing mana yang masih ada kemiskinan ekstrem. Kami minta Kepala Dinas PMD Jatim beserta Kepala Bakorwil ikut menyisir wilayah-wilayah yang masih ada kemiskinan ekstrem," katanya.
(dpe/iwd)
