.webp)
Bangunan sekolah SD dan MI Cokroaminoto yang ada di Jalan Pertukangan Tengah No. 37, Kelurahan Ampel, Kota Surabaya disegel Satpol PP karena tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Akibatnya, 324 siswa harus belajar di tempat lain yang salah satunya di rumah guru yang tak jauh dari sekolah sejak Juni 2022.
Persoalan ini dibawa dalam hearing di Komisi D DPRD Surabaya. Saat hearing, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti emosi hingga sempat berteriak karena kekecewaannya kepada Pemkot yang tidak adil dalam melakukan penyegelan gedung tak ber-IMB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab, ada ribuan gedung tidak ber-IMB di Surabaya tapi tidak masuk rekomendasi segel di Cipta Karya. Sementara gedung sekolah justru disegel di tengah proses renovasi.
 Wakil Ketua DPRD Surabaya sempat emosi saat hearing penyegelan SD/MI Cokroaminoto (Foto: Esti Widiyana) |
"Tidak sedikit pak bangunan tidak ber-IMB terus berjalan. Adil pak, adil!. Terima kasih, saya keluar," teriak tegas Reni pada hearing penyegelan gedung SD dan MI Cokroaminoto di Komisi D, Selasa (17/1/2023).
Kepada wartawan Reni mengatakan pada faktanya memang banyak bangunan tidak ber-IMB tidak direkomendasikan penyegelan. Pada tahun 2022, ada sekitar 7.000 bangunan tidak memiliki IMB.
"Karena seringkali kita juga mengetahui ada yang direkomendasikan segel tapi tidak disegel, ada juga yang menyalahi aturan juga tidak direkomendasi segel. Ini menjadi tebang pilih dan tidak adil, apalagi ini adalah pendidikan. Sekolah ini bukan sekolah yang baru saja berdiri tapi sekolah sudah ada sejak 1953 dan terus berjalan operasional dan anak-anak belajar," jelasnya.
Politisi asal PKS ini mengatakan pihak sekolah tengah memperbaiki gedung agar para siswa bisa mendapatkan sarana yang baik. Ketika renovasi, anak-anak dipindahkan ke 3 rumah yang telah disewa, termasuk rumah guru.
"Kalau pendekatan tidak ada izin dan sebagainya, mana keadilannya? Misalkan di tempat yang lain ada yang tidak ber-IMB tapi tidak disegel, tempat usaha, tempat hiburan umum. Ini gak adil, sementara ada anak-anak yang berada di ruang sempit 3x3 diisi oleh 20 anak dalam kondisi duduk seperti salat saf rapat. Gaji guru di sana sedikit, sebagian besar di bawah Rp 1 juga. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan di Kota Surabaya," katanya.
Reni menegaskan pemkot khawatir akan pembangunan gedung tersebut tidak sesuai, maka bisa dilakukan pendampingan. Sebab, ada ratusan siswa yang menanti berbulan-bulan kembali belajar di sekolah.
"Kalau takut nanti bangunan ini, konstruksinya ini, silahkan dilihat, nanti ada tenaga, didampingi, bisa sambil berjalan. Selama 9 bulan ada 324 anak-anak yang saat ini belajar di tempat yang sangat memprihatinkan. Bukan 1 atau 2 minggu," ujarnya.
Solusi yang ia tawarkan ialah pembukaan segel. Jika takut akan pembangunan gedung, bisa didampingi dengan ahli, teknik sipil hingga pengukuran perbaikan bila ada yang salah.
"Saya sedih saja, karena bicara tentang tema pembangunan 2023 yaitu peningkatan daya saing sumber daya manusia. Ini pendidikan. Visi misi, misi 1 Surabaya tahun 2021-2026 kualitas pendidikan di sana. Kemudian sekarang kita melihat anak-anak yang usia SD dan MI kondisinya seperti itu," kata Reni.
Reni menyarankan agar pemkot memberikan dispensasi kepada sekolah. Sama halnya kepada bangunan non pendidikan. Sambil pihak sekolah menyelesaikan proses IMB dan sertifikat tanah.
"Kalau pemkot bisa berikan dispensasi kepada tempat usaha, kepada non pendidikan. Lalu kenapa kepada pendidikan tidak bisa diberikan dispensasi. Sembari proses. Kalau ada kekhawatiran struktur dan sebagainya didampingi dan dibantu. Ini bukan baru, ini anak-anak sudah sekolah bertahun-tahun. Kemudian sekolahnya direhab, anak-anak keluar dari gedung pindah ke rumah, gedungnya langsung disegel," pungkasnya.
(esw/iwd)
