.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung gagasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi media sosial (medsos). Soalnya, medsos sering menjadi tempat menyebarkan hoaks hingga kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
"Pak Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu) menyampaikan akan ada pengawasan media sosial, ada polisi sibernya di situ, karena memang problemnya sering dimulai dari medsos," kata Jokowi dalam Konsolidasi Nasional Bawaslu di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan seperti dilansir dari detikNews, Sabtu (17/12/2022) sore.
Jokowi menjelaskan situasi di dunia nyata sering kali tidak sepanas yang tergambar di media sosial. Ternyata memang ada yang mengusahakan dunia nyata menjadi panas dengan cara menyulut api di media sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ngipas-ngipasi dimulai dari situ (medsos). Nanti lapangannya kan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos," kata Jokowi.
"Oleh sebab itu saya setuju sekali Bawaslu menyampaikan (ide polisi siber) itu," kata Jokowi.
Politik yang memecah belah persatuan bangsa tidak boleh diterapkan di Indonesia. Maka, persatuan harus tetap dijaga meski Pemilu diwarnai persaingan. Apalagi isu SARA, hal itu perlu diantisipasi secepat mungkin.
"Salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu dan pilkada-pilkada itu adalah soal politik identitas, politik SARA, dan hoaks. Ini hati-hati mengenai ini," kata dia.
Indonesia yang diisi oleh beragam masyarakat bisa sangat rawan terhadap perpecahan akibat isu yang memecah belah. Maka bila ada calon yang bermain-main dengan isu SARA, Bawaslu perlu cepat memanggil pihak calon tersebut.
"Nggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil udah. Pasti grogi," kata Jokowi disambut tawa seisi ruangan.
(abq/dte)
