.webp)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur sedang menyiapkan fatwa soal politik identitas. PWNU Jatim menilai fatwa tersebut tidak perlu.
"Mboten perlu (Tidak perlu), tidak setiap hal harus diberi fatwa, apalagi masalah politik," kata Wakil Ketua PWNU Jatim, KH Abdussalam Shohib kepada detikJatim, Jumat (25/11/2022).
Ulama yang akrab disapa Gus Salam ini menegaskan, khittah dari MUI adalah kemaslahatan umat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gus Salam, fatwa politik identitas justru berpeluang menjerumuskan MUI dalam dunia politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Malah terkesan kalau MUI juga dipolitisasi kalau sampai mengeluarkan fatwa," tegas Gus Salam.
Pengasuh Ponpes Denanyar, Jombang ini mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan atau menunggangi MUI untuk kepentingan politik.
"Menurut saya itu mempolitisasi MUI dan tidak efektif. Saya juga curiga, jangan-jangan isu politik identitas ini juga dipolitisasi untuk kepentingan tertentu dan kapital politik," jelasnya.
Oleh karena itu, Gus Salam menyarankan ke MUI Jatim agar tidak membuat fatwa soal politik identitas. Sebab, kesadaran akan politik identitas tidak hanya perlu soal fatwa, tapi kesadaran bangsa negara.
"Untuk mencegahnya, tidak perlu fatwa, tapi kesadaran bersama dari semua elemen bangsa, mulai tokoh politik, negarawan, tokoh masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) tengah menyiapkan fatwa soal politik identitas. Fatwa ini disiapkan agar tidak terjadi polarisasi di masyarakat pada tahun pemilu.
(abq/fat)
