Pemkot Surabaya Bakal Setarakan Gaji Tenaga Outsourcing Sesuai Pendidikan

Pemkot Surabaya Bakal Setarakan Gaji Tenaga Outsourcing Sesuai Pendidikan

Esti Widiyana - detikJatim
Selasa, 22 Nov 2022 16:03 WIB
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Rachmad Basari
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Rachmad Basari. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)
Surabaya -

Sebanyak 25 ribu tenaga outsourcing (OS) di Pemkot Surabaya dipastikan tetap bekerja pada 2023 mendatang. Terkait dengan gaji, akan disesuaikan dengan pendidikan yang merujuk pada aturan pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Surabaya Rachmad Basari mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), tenaga non-ASN atau OS di Pemkot Surabaya dipastikan tetap bekerja pada 2023. Sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri PANRB No B/2060/M.SM.01.00/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

"Sebagaimana komitmen pemerintah kota, bahwa hasil evaluasi Kemenpan RB terhadap tenaga outsourcing di tahun 2022, maka pada tahun 2023 mereka tetap dapat bekerja," kata Basari kepada wartawan di Eks Bagian Humas Pemkot Surabaya, Selasa (22/11/2022).

Merujuk Surat Menpan RB, maka sistem pembayaran honorarium OS pada 2023 mengikuti sejumlah peraturan. Yakni, Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 dan Permenkeu No 83/PMK 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

"Jadi terkait hasil evaluasi Kemenpan RB, bahwa tenaga outsourcing di pemkot bukan dalam arti gambaran ikut pihak ketiga. Tapi outsourcing yang nantinya tetap kontrak perorangan dengan mekanisme yang telah diatur dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa," ujarnya.

Selain itu, mantan Kepala Inspektorat Kota Surabaya ini memaparkan, sebagaimana dalam Surat Menpan RB tanggal 14 Oktober 2022, tenaga non-ASN di pemkot pada 2023 akan terbagi menjadi dua kategori. Kedua kategori itu terdiri dari tenaga penunjang dan nonpenunjang.

"Untuk tenaga penunjang ini terdiri dari petugas kebersihan, pengamanan dan driver, termasuk pihak ketiga. Di tahun 2023, tenaga penunjang akan mendapatkan gaji ke-13 dengan mekanisme honorarium bukan merujuk kepada UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) pada UU Cipta Kerja," jelasnya.

Demikian pula dengan tenaga nonpenunjang, Basari menyebutkan, mereka juga dipastikan masih tetap bekerja sesuai hasil evaluasi Kemenpan RB. Dalam peraturan tersebut, telah dijelaskan kelas jabatan hingga uraian tugas tenaga outsourcing nonpenunjang. Termasuk pula diatur standar biaya masukan untuk tahun anggaran dengan melihat pendidikan dan pengalaman kerjanya.

"Sehingga di pemerintah kota ini untuk tahun 2023 sudah mengacu pada dua ketentuan (penunjang dan nonpenunjang) tersebut. Dan ditegaskan bukan outsourcing yang mengacu pada UU Ketenagakerjaan," urainya.

Oleh karena itu, tenaga nonpenunjang di lingkungan Pemkot Surabaya tahun 2023 besaran gajinya bisa berbeda. Besaran gaji tenaga nonpenunjang ini dihitung berdasarkan kualifikasi, beban kerja, pengalaman hingga jenjang pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

"Beban pekerjaan itu sesuai dengan kontrak yang dituangkan dalam perjanjian. Sk A mengerjakan apa, misal dia administrasi di situ sudah dihitung biaya masukan dari Permenkeu, minimal pendidikannya, D3, S1 itu ditentukan besarannya. Karena kita sudah tidak merujuk hasil evaluasi kemarin," ujarnya.

Sebab, hasil evaluasi terkait tenaga outsourcing tahun 2022 sudah tidak merujuk kepada outsourcing yang dipihakketigakan. Pemkot ingin mereka tetap bekerja, maka sesuai ketentuan diperbolehkan dan diperkenankan sesuai Surat Menpan RB melalui kontrak perorangan di belanja barang dan jasa.

"Ini lah yang diharap sehingga setiap tenaga outsourcing yang bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya tentunya akan berbeda. Berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman. Jadi perbedaan di situ," tambahnya.

Basari, mencontohkan mekanisme pengupahan nonASN pemkot yang bekerja pada bagian programmer atau dalam kategori tenaga nonpenunjang. Jika merujuk pada Permenkeu, tenaga nonASN bisa mendapatkan gaji per bulan mencapai di atas UMK.

"Kalau merujuk pada standar biaya minimal itu bisa menyentuh di angka Rp7 juta, sesuai dengan kelas jabatan. Itu sudah jelas, tinggal kita melihat benar tidak dia (tenaga OS) punya pengalaman lebih dari 5 tahun melaksanakan apa yang menjadi (dasar) gaji segitu diberikan," tukasnya.



Simak Video "Gedung-gedung Tinggi di Surabaya Disemprot Disinfektan"
[Gambas:Video 20detik]
(fat/dte)