Ketua Fraksi Gerindra Jatim Dukung Wacana Jabatan Kades 9 Tahun Per Periode

Ketua Fraksi Gerindra Jatim Dukung Wacana Jabatan Kades 9 Tahun Per Periode

Faiq Azmi - detikJatim
Minggu, 20 Nov 2022 01:01 WIB
Ketua Fraksi Gerindra Jatim Gus Fawait
Ketua Fraksi Gerindra Jatim Gus Fawait (Foto: Faiq Azmi/detikJatim)
Surabaya -

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim M Fawait mendukung masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun per periode. Saat ini, sekali periode jabatan kades adalah 6 tahun.

Usulan ini awalnya disampaikan oleh Asosiasi Kepala Desa-Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-Apdesi). Fawait membeberkan alasannya mendukung masa jabatan kades hingga 9 tahun per periode.

"Saya setuju, gimana Undang-undang terkait masalah desa kan juga produk lama dan perlu update, termasuk terkait masalah jabatan. Kepala desa ini bentuk demokrasi kita yang paling tua, namun kita tahu semua bahwa kades justru paling panas gesekannya di masyarakat," kata Fawait, Sabtu (19/11/2022).

Menurut politikus yang akrab disapa Gus Fawait ini, polarisasi lebih rawan terjadi dalam tingkatan pemilihan desa. Ia khawatir, pada tahun 2023-2024 yang merupakan tahun politik, berpotensi besar terjadi polarisasi semakin parah akibat pemilihan kades.

"Bahkan satu keluarga bisa bermusuhan, antartetangga bermusuhan karena beda pilihan pilkades. Tahun 2024 kita menghadapi pileg, pilpres, pilkada. Saya khawatir kalau pilkades tidak dilakukan perubahan masa jabatan, bisa berdampak membelah masyarakat kita," ujarnya

"Dampaknya jauh lebih terasa polarisasinya, terbelahnya masyarakat bahkan dibanding pilpres. Bahkan, ada yang sampai bertengkar parah karena panasnya pilkades," sambungnya.

Lebih lanjut Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim ini juga menyinggung soal ketidakpastian ekonomi global. Hal ini bisa berdampak langsung ke Indonesia, utamanya di desa. Sebab, membangun desa perlu kerja keras, apalagi di desa tersebut masih belum stabil akibat dampak pilkades yang berkepanjangan.

"Kita setuju karena ekonomi sedang tidak baik. Kita dukung asosiasi kepala desa untuk menjadikan masa jabatan 9 tahun dan menurut saya untuk periodenya dibatasi menjadi dua periode saja dari sebelumnya tiga periode," bebernya.

Gus Fawait sendiri pernah melihat satu desa, di mana sudah 4 tahun kades menjabat tetapi pembangunannya tidak optimal. Hal itu dikarenakan dampak panjang pilkades.

"Tentu kades hari ini yang sudah jabat baik satu tahun atau bahkan empat tahun belum tentu selesai konfliknya karena pilkades. Warga yang terpecah dan terpolarisasi akibat pilkades, bagaimana bisa membangun kalau kondisi desa belum stabil," katanya.

"Idealnya memang 9 tahun masa jabatannya, sangat logis. Harapan kita bahwa bangsa Indonesia tidak terjadi polarisasi, perpecahan yang mendasar, dan kita harus kompak menghadapi kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil," tukasnya.



Simak Video "Ma'ruf soal Usulan Jabatan Kades 9 Tahun: Maslahat atau Tidak"
[Gambas:Video 20detik]
(fat/dte)