Dilansir dari detikINET, data yang dijual diklaim dari peretasan yang dilakukan pada November 2022. Data yang dijual ini meliputi nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, dan bahkan sampai jumlah pengeluaran pengguna.
"MyPertamina adalah platform layanan finansial digital dari Pertamina yang terintegrasi dengan aplikasi LinkAja. Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran nontunai saat mengisi bahan bakar minyak di SPBU," tulis Bjorka di laman forum tersebut seperti dilihat, Kamis (10/11/2022).
Ia pun menyertakan sejumlah contoh data yang ia bocorkan itu di laman yang sama. Data sampel ini tak cuma berisi data pengguna, namun juga data yang diklaimnya sebagai data transaksi.
Data berukuran total 30GB tersebut dijualnya seharga USD 25 ribu atau sekitar Rp 392 juta. Transaksi untuk membeli data ini hanya bisa dilakukan lewat bitcoin. Terkait dengan hal ini, detikINET sedang meminta konfirmasi kepada Pertamina.
Sebagai informasi, sebelumnya pada September lalu Bjorka pernah berkoar mau membocorkan data MyPertamina, yang menurutnya, dilakukan untuk mendukung para pendemo kenaikan harga BBM.
"To support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price of fuel oil. I will publish MyPertamina database soon," tulisnya saat itu.
Dalam catatan detikINET, ini adalah pertama kalinya Bjorka kembali membuat thread di Breached Forum sejak keramaian yang ia buat beberapa bulan lalu. Terakhir Bjorka beraksi adalah ketika ia membocorkan data pribadi Menpora Zainudin Amali saat tragedi Kanjuruhan. Beberapa bocoran data dari Bjorka lebih sering dilakukan lewat grup Telegram, dan bukan lewat Breached Forum.
Oh ya, menjelang membocorkan data MyPertamina ini, Bjorka pun terlihat baru membuat akun Twitter dengan nama @bjorkapipa, yang saat dilihat detikINET sudah berstatus 'Temporarily restricted' namun tetap bisa dibuka. Kicauan terakhirnya adalah menyapa akun @MyPertaminaID.
Nama Bjorka sempat tenar di Indonesia karena membocorkan data pribadi sejumlah pejabat tinggi Indonesia, dari mulai Mendagri Tito Karnavian sampai Kepala BSSN Hinsa Siburian. Namun, namanya tak terdengar lagi sejak UU PDP disahkan dan baru kali ini kembali muncul ke publik. (abq/iwd)