.webp)
Kegiatan sambat warga ke Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota mulai pekan depan ditiadakan. Kegiatan itu akan digantikan di kelurahan dan kecamatan setiap Jumat pukul 13.00-16.00 WIB. Eri akan hadir melalui zoom.
Eri mengatakan bahwa selama tiga bulan terakhir berjalannya sambat warga, lurah, camat, dan kepala OPD sudah mendapatkan cukup ilmu. Sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Balai Kota.
Ia ingin mulai awal pekan depan tidak ada lagi warga yang masalahnya tidak terselesaikan di kelurahan maupun kecamatan. Artinya, jika ada masalah yang terjadi di kelurahan maka bisa langsung ditanyakan ke lurah dan langsung harus dijawab oleh lurah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika lurah tidak bisa Eri yang akan menjawab permasalahan warga itu melalui zoom. Dia berharap masyarakat Kota Pahlawan diberi kepastian dan kebijakan sesuai permasalahan yang ada sehingga tidak harus langsung mendatangi dirinya.
"Percuma punya lurah, camat, kepala OPD. Saya juga akan memantau lewat zoom langsung, lihat 70 dinas. Kalau 70 dinas ga bisa jawab kelurahan bisa langsung lempar. Nanti ada saya, kepala OPD, sehingga saling support," kata Eri kepada wartawan di Balai Kota usai sambat warga, Jumat (28/10/2022).
Eri menyatakan dirinya akan memantau seberapa mampu lurah, camat, dan kepala dinas yang dia pimpin memberikan solusi bagi permasalahan yang muncul di masyarakat.
"Saya nanti memantau, seberapa bisa lurah camat, kepala dinasku itu kalau kasih jawaban, kepastian. Kan saya bisa pantau juga. Kasihan kalau tidak ada kepastian di kelurahan, dari Benowo atau Pakal ke balai kota hanya untuk masalah sepele seperti nempel di rumah. Makanya saya latih 3 bulan sudah cukup," tambahnya.
Selain itu, Eri juga akan memantau dan mendengar sambat warga dan pelayanan di kelurahan, kecamatan, dan dinas melalui CCTV. Ia ingin sistem seperti ini bisa terus berjalan meskipun dirinya nanti tak lagi menjadi wali kota Surabaya. Begitu juga dengan lurah, camat, dan kepala OPD.
Soal masalah warga yang dikeluhkan selama tiga bulan ini, Eri mengatakan kebanyakan hampir sama. Misalnya KTP, putus sekolah, pekerjaan, ijazah belum diambil, paving, dan lain sebagainya. Menurutnya, masalah seperti itu seharusnya bisa dijawab dan terselesaikan di tingkat kelurahan atau kecamatan.
"Kalau sampai ke saya ya lucu. Masak masalah kaya gitu nggak bisa jawab. Tadi kan saya sampaikan terakhir, mereka tanya KTP sampai WA ke saya, 'kok ndak selesai-selesai'. Setelah saya tanya, langsung selesai sehari. Kan harusnya diomongkan misal blangko abis, urutan yang belum cetak 1-200 berarti dia ke 201. Kan gitu harusnya," ujarnya,
Pada intinya Eri ingin ada keterbukaan informasi yang berlaku di setiap kelurahan dan kecamatan yang dia pimpin, agar masyarakat mendapatkan kepastian, tidak terus bertanya-tanya hingga akhirnya berprasangka.
"Karena soal kapan bisa jadi itu saya ndak bisa menentukan. Kalau turunnya hari itu 10, maka 1 sampai 10 yang bisa. Akhirnya udah saya minta buat pengumuman di setiap kelurahan bahwa yang belum dicetak itu 1-200. Kan, jadi enak," pungkasnya.
(dpe/iwd)
