.webp)
Sekitar 75 orang yang mengaku penyelamat Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Jatim menggeruduk Kantor DPW PPP Jatim. Kedatangan mereka untuk membuyarkan acara Muswilub dan Kaderisasi GPK Jatim.
GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) merupakan organisasi sayap PPP. Muswilub dan Kaderisasi GPK Jatim disebut ilegal dan tidak sesuai dengan keputusan DPP.
Pantauan detikJatim, massa dari Penyelamat GPK Jatim ini mengepung Kantor DPW PPP Jatim sejak pukul 14.30 WIB. Berulang kali mereka berupaya memasuki Kantor DPW PPP Jatim tetapi dihalangi Anggota GPK Jatim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aksi dorong-mendorong terjadi beberapa kali. Hingga puncaknya, massa berhasil masuk ke Kantor DPW PPP Jatim pukul 16.00 WIB. Massa kemudian memasuki ruangan tempat digelar Muswilub dan Kaderisasi GPK Jatim.
Namun, saat memasuki ruangan itu pengurus DPW PPP Jatim dan GPK tidak ada. Akhirnya, sejumlah perwakilan Penyelamat GPK Jatim diterima di satu ruangan di lantai II Kantor DPW PPP Jatim untuk beraudiensi dengan pengurus.
Korlap Penyelamat GPK Jatim Muhammad Fauzi menyatakan bahwa Muswilub yang digelar DPW PPP Jatim ilegal. Hal itu berdasarkan SK MKO GPK Pusat di bawah kepemimpinan Syahrial Agamas.
"Jadi kami ingin menyampaikan SK terbaru dari Majelis Kehormatan Organisasi (MKO) GPK Pusat yang diketuai Pak Syahrial Agamas. Isinya acara ini ilegal, tidak sesuai AD/ART organisasi," kata Fauzi di DPW PPP Jatim, Jumat (14/10/2022).
Fauzi menyatakan, awalnya Penyelamat GPK Jatim datang dengan niat baik-baik. Tetapi DPW tiba-tiba memasang orang di depan Kantor untuk menghalangi massa.
"Ternyata di lokasi kami dihalangi dan kericuhan. Saya nggak dikasih jalan dan teman-teman," ujarnya.
Muswilub GPK Jatim juga dianggap ilegal. Baca di halaman selanjutnya.
Dirinya juga menyatakan bahwa Muswilub GPK Jatim ilegal karena ada pengurus GPK Pusat yang sudah non-aktif yakni Sekjen GPK Pusat Aftoni.
"Ilegal karena Sekjen Aftoni tidak berlaku karena kepengurusan sudah diambil MKO. Sebelum ada Plt, Aftoni sudah ilegal. Karena gak beres ada kegaduhan, demi kondusifitas GPK, sekarang kepengurusan pusat diambil alih MKO," jelasnya.
Lebih lanjut Fauzi menyampaikan, kegaduhan GPK di pusat juga dimanfaatkan segelintir pihak untuk memecah belah GPK Jatim. Tiba-tiba kepengurusan GPK Jatim yang lama di bawah Gus Khozin dan Sekretaris Gus Zuhdi dinon-aktifkan.
Secara sepihak, kata Fauzi, tiba-tiba DPW PPP Jatim dan Sekjen Aftoni menunjuk Cokky Guntara sebagai Plt Ketua GPK Jatim. Dan hari ini, GPK Jatim menggelar Muswilub untuk memilih ketua definitif.
"GPK Jatim juga gak ada kepengurusan. Secara AD/ART tidak sah kepengurusan. Kalau ada penon-aktifan pengurus, tidak boleh DPW mengangkat pengurus si Choky itu. Ada konsipirasi juga memecah bela GPK," tegasnya.
Fauzi meminta Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab agar tidak ikut campur urusan GPK, apalagi sampai memaksakan orang untuk dipasang sebagai Ketua GPK Jatim.
"DPW Jatim jangan memecah GPK, apalagi mewadahi. Saya minta Ketua DPW merangkul semua GPK, jangan sampai pecah. Kalau DPW terus gini akan gaduh dan ricuh. Saya minta DPW jangan ikut campur, apalagi sampai memasang orang untuk dipaksakan jadi ketua GPK Jatim. DPW PPP Jatim banyak masalah, sekretaris dan ketua harus berpikir arif," tandasnya.
Sementara, Bendahara DPW PPP Jatim, Agus Mashuri menegaskan, perwakilan massa Penyelamat GPK Jatim sudah diterima pengurus. Ia juga meminta, semua kader PPP solid karena Pemilu 2024 di depan mata.
"Tadi semua sudah diterima audiensi, sudah clear. Saya minta sekali lagi semua pihak jangan sampai ramai apalagi gaduh, karena Pemilu 2024 sudah di depan mata. Ayo kerja elektoral untuk PPP," tandasnya.
(dpe/iwd)
