PKB Jatim Tolak Pengunduran Diri Ketua DPRD Lumajang

PKB Jatim Tolak Pengunduran Diri Ketua DPRD Lumajang

Faiq Azmi - detikJatim
Senin, 26 Sep 2022 15:48 WIB
Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah
Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah (Foto: Faiq Azmi/detikJatim)
Surabaya -

DPW PKB Jawa Timur resmi menolak pengunduran diri Anang Akhmad Syaifuddin dari kursi Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah menyatakan, pihaknya menolak mundurnya Anang dari kursi ketua dewan.

"DPW sudah memutuskan, keputusannya menolak (pengunduran diri Anang dari Ketua DPRD Lumajang)," kata Anik saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (26/9/2022).

Anik menyatakan, DPW memiliki kewenangan menolak pengunduran diri Anang. Sebab, surat pengunduran diri Anang baru ditujukan ke DPW PKB Jatim.

"Persoalan responsnya Mas Anang menerima atau tidak, itu hak beliau ya. Kalau beliau masih mau tetap mundur, ya mungkin beliau kirim surat ke DPP. Kalau di DPW, sudah kami kaji dan DPW menolak," jelasnya.

Tak hanya itu, Anik membeberkan, alasan utama DPW PKB Jatim menolak pengunduran diri Anang dari kursi Ketua DPRD Lumajang. Yakni karena faktor keselip lidah.

"Bahwa orang keselip lidah bagi kita adalah lumrah atau wajar. Jangankan seorang Pak Anang Ketua DPRD tingkat kabupaten, saya pun pernah keselip lidah. Pejabat negara pun beberapa kali kita jumpai keselip lidah," tegas Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

"Jangankan membunyikan isi Pancasila, seorang imam baik masjid atau di musala pernah kita tahu dalam melafalkan bacaannya itu juga keselip dan itu tidak membatalkan salatnya karena ada syarat rukun sujud sahwi. Penceramah pun demikian pernah keselip lidah," sambungnya.

Selain itu, lanjut Anik, syarat untuk menjadi anggota dewan adalah bukan hafal Pancasila, melainkan bisa mengamalkan dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Karena syarat untuk menjadi anggota dewan tidak ada klausul harus hafal isi Pancasila, yang ada harus mengamalkan isi Pancasila. Salah satu buktinya harus mempunyai surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian, karena kabupaten, maka dari polres," katanya.

"Ada surat keterangan sedang tidak dihukum atau dalam persoalan hukum dari kejaksaan. Atau surat keterangan tidak dicabut hak politiknya dari pengadilan itu syaratnya. Ketika hal itu merupakan implementasi dari isi Pancasila, lebih pada mengamalkan nilai Pancasila itu ada dari Mas Anang," tandasnya.

Sebelumnya, video Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin yang tak hafal Pancasila viral di media sosial dan aplikasi perpesanan. Dalam video, terekam saat Anang memimpin pembacaan Pancasila saat menemui massa pendemo HMI di Kantor DPRD Lumajang.

Usai video itu viral, Anang menyampaikan permintaan maafnya. Dirinya juga menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPRD Lumajang. Alasannya, ia tak ingin marwah Ketua DPRD Lumajang buruk akibat ulahnya.

Simak Video: Ketuanya Tak Hafal Pancasila dan Mundur, Para Waka DPRD Lumajang Kaget

[Gambas:Video 20detik]




(hil/dte)