Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengaku marah saat buka-bukaan tentang besarnya dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mencapai Rp 1.000,7 triliun dikorupsi. Dia geram karena dana yang digelontorkan sejak 2001 itu tidak menjadi apa-apa.
"Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, marah kita ini. Negara turunkan uang sampai Rp 1000,7 triliun melalui dana Otsus. Rakyatnya miskin sejak ada Undang-undang Otsus. Sejak zaman Lukas Enembe itu Rp 500 triliun lebih, rakyatnya tetap miskin," tegas Mahfud saat ditemui di Kampus Unisma, Kota Malang, Jumat (23/9/2022).
Mahfud pun menyayangkan dengan Dana Otsus sebesar itu pembangunan Papua hingga saat ini masih jalan di tempat. Proyek yang sedang berjalan atau sudah ada di Papua, kata Mahfud, adalah proyek dari Kementerian PUPR.
"Sekarang di Papua itu ada infrastruktur jalan dan lain-lain, itu proyek PUPR, pemerintah pusat. Proyek PUPR, saya sudah cek. Yang dari dana Otsus banyak yang dikorupsi," jelas Mahfud.
Mahfud mengakui bahwa tidak semua Dana Otsus Papua itu dikorupsi. Tetapi dengan tidak jalannya pembangunan di sana, menurutnya hal itu jadi bukti bahwa korupsi Dana Otsus sangat berdampak.
"Tentu tidak semuanya, tetapi banyak yang dikorupsi seperti ini. Bayangkan Rp 1.000,7 triliun," tambahnya.
Menteri kelahiran Sampang, Madura itu menambahkan rakyat Papua dan Indonesia berhak marah. Sebab, dana triliunan yang harusnya dipakai untuk pembangunan malah tidak jadi apa-apa.
"Rp 1.000,7 triliun itu tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin," ungkap Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu melanjutkan, banyak transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua.
"Untuk Papua mendapat Rp 14,7 juta per penduduk. Untuk Papua Barat Rp 10,2 juta per kepala penduduk. Kalimantan yang kaya raya dan sumbangannya besar cuma Rp 4,9 juta per kepala penduduk," ungkapnya.
Menko Polhukam minta korupsi Lukas Enembe tidak dipolitisir. Baca di halaman selanjutnya.
