.webp)
Aksi demo penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Banyuwangi pada Jumat (16/9) berakhir anarkis. Pemkab dan DPRD Banyuwangi menyayangkan itu.
Peserta aksi merusak sejumlah fasilitas, mulai dari papan nama DPRD Banyuwangi hingga pagar kantor Bupati Banyuwangi. Aksi mereka mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara dan Wakil Bupati Banyuwangi H Sugirah.
Kedua pejabat tersebut kompak menyebutkan bahwa mereka sangat menyayangkan aksi perusakan sejumlah fasilitas negara yang dilakukan peserta aksi kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menyayangkan saja, seharusnya aspirasi mereka bisa disampaikan dengan baik dan santun. Permintaan mereka sudah kami tanda tangani untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat," jelas Made kepada wartawan, Sabtu (17/9/2022).
Politisi PDI Perjuangan ini mengaku tidak paham alur berpikir para demonstran yang tetap melakukan aksi vandalisme padahal aspirasinya telah disepakati dan dewan pun juga sepakat turut mengawal.
"Tuntutan mereka agar DPRD Banyuwangi menandatangani komitmen bersama menolak harga BBM telah ditandatangani dan diteruskan kepada pemerintah pusat," katanya.
Hal senada dikatakan Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah. Menurutnya, bila para mahasiswa itu menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang baik juga pasti akan didengar.
"Kalau saya berharap teman-teman menyampaikan aspirasi itu dengan baik dan benar. Toh disampaikan dengan cara yang lebih baik, saya pikir juga bisa," cetusnya.
Sugirah mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak terkait polemik kenaikan harga BBM. Sebab, pejabat Pemda harus patuh terhadap regulasi dari pusat. Meski begitu ia menyebut akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.
"Kami (sebagai) pemerintah daerah juga harus patuh terhadap regulasi yang di pusat. Apa yang disampaikan teman-teman akan kami sampaikan ke pemerintah pusat," pungkasnya.
(dpe/sun)
