Wanti-wanti Gubernur Khofifah ke Bupati/Wali Kota-ASN Agar Tak Korupsi

Wanti-wanti Gubernur Khofifah ke Bupati/Wali Kota-ASN Agar Tak Korupsi

Faiq Azmi - detikJatim
Kamis, 15 Sep 2022 22:58 WIB
Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur
Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur (Foto: Dok. Pemprov Jatim)
Surabaya -

Pemprov Jatim bersama KPK menggelar Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur di di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah Jatim merupakan forum penguatan hulu-hilir pencegahan tindak pidana korupsi di Jatim.

"Ini menjadi bagian bagaimana proses pencegahan korupsi dilakukan dari lini paling bawah. Yang kemudian dilakukan penguatan untuk para inspektur di seluruh kabupaten kota dan provinsi. Dan khusus hari ini yang dikuatkan adalah Bupati Walikota dan ketua DPRD, se Jatim," kata Khofifah, Kamis (15/9/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Mensos RI ini menjelaskan bahwa pencegahan tindak pidana korupsi harus melibatkan dan didukung semua pihak termasuk penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten kota baik pihak eksekutif maupun legislatif.

Lebih lanjut dirinya menuturkan berbagai penguatan secara komprehensif telah dilakukan KPK, termasuk pendampingan dan evaluasi dalam mengidentifikasi aset Pemprov Jatim dan Kabupaten Kota di Jatim. Tim KPK membantu pendampingan dan mitigasi dari area yang rentan dan berpotensi terjadinya korupsi.

ADVERTISEMENT

"KPK telah membantu kita semua dalam memberikan penguatan pencegahan tindakan korupsi dari berbagai faktor. Ini penting agar kepala daerah bersama DPRD bisa terus menjaga amanah dan mandat yang diberikan masyarakat dengan baik," tuturnya.

Tak hanya itu, ia mewanti-wanti para kepala daerah agar memaksimalkan reformasi birokrasi agar terhindar dari hal yang bisa menjerat kepala daerah, misalnya terkait proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan dengan imbalan tertentu. "Yang menjadi warning dari semua kita adalah jangan ada jual beli jabatan. Saya rasa itu bagian dari yang harus kita bangun komitmen bersama," imbuhnya.

"Ini adalah forum amar ma'ruf nahi mungkar dan mari berfastabiqul khairat. Terima kasih atas seluruh ikhtiar dari elemen strategis di Jawa Timur," tambahnya.

Dalam rakor ini, Khofifah juga sempat mengukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi (PAK) Jatim periode 2022-2024. Khofifah menjelaskan bahwa forum Jatim PAK tersebut sengaja dibentuk sebagai langkah mencegah tindak pidana korupsi melalui sisi edukasi dan pencegahan.

"Forum Jatim PAK ini beranggotakan dari seluruh kabupaten kota ada perwakilannya. Di dalam penyuluh ini semua dilibatkan, ada kampus, pegiat anti korupsi dan ada inspektorat dari berbagai daerah," katanya.

"Jadi kalau ada penyuluh agama, penyuluh pertanian bahkan ada penyuluh KB, ini ada penyuluh PAK. Gerakan mereka akan banyak mengambil peran dari sisi edukasi dan sisi pencegahan korupsi," lanjutnya.

Dengan adanya forum Jatim PAK ini, Khofifah berharap edukasi tentang anti korupsi bisa dilakukan secara menyeluruh dan lintas elemen. Dan Jawa Timur bisa terhindar dari tindakan korupsi, kolusi maupun nepotisme di semua lini dan sektor.

Sementara itu, Ketua KPK RI Firli Bahuri menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Khofifah yang menghadirkan seluruh Bupati Walikota, serta Ketua DPRD Jatim dan Kabupaten Kota di Jawa Timur.

"Kami sampaikan terima kasih pada ibu gubernur yang menghadirkan seluruh kamar-kamar kekuasaan baik itu legislatif maupun eksekutif. Mudah-mudahan Jawa Timur bisa mewujudkan tujuan negara dan juga mencapai tadi yang kita kenal dengan Jatim Bangkit dan CETTAR," Kata Firli Bahuri.

Ia berpesan bahwa titik-titik rawan tindak pidana korupsi harus dihindari. Mulai dari tahap perencanaan, tahap pengesahan, implementasi, dan pengawasan. Termasuk juga titik-titik yang rawan terjadinya korupsi mulai dari pemberian izin, pengadaan barang jasa, reformasi birokrasi khususnya pembinaan sumber daya manusia.

"Tidak boleh ada 1 rupiah pun anggaran dalam RAPBD itu diluar dari tujuan pembangunan nasional maupun tujuan nasional itu sendiri," pungkasnya.




(iwd/iwd)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads