.webp)
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyalurkan sejumlah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari berbagai sumber pendanaan. Bantuan diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
Dalam penyaluran dilakukan di Kecamatan Karangan tersebut Bupati Arifin didampingi sejumlah pejabat pemerintah, BUMD maupun BUMN. Menurutnya bantuan yang disalurkan tersebut salah satunya BLT yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
"Hari ini kami membagikan beberapa BLT, khususnya bersumber dari dana DBHCHT. Tapi kemudian juga ada yang untuk disabilitas untuk panti," kata Mochamad Nur Arifin, Selasa (13/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bantuan itu diberikan kepada beberapa kelompok masyarakat, di antaranya buruh petani tembakau, buruh pabrik rokok, mantan buruh pabrik rokok yang terkena PHK serta masyarakat miskin lainnya.
"Masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DBHCHT ini mendapatkan uang tunai Rp 300 ribu/bulan. Sedangkan saat ini adalah penyaluran untuk bulan Agustus," ujarnya.
Rencananya BLT DBHCHT itu akan dikucurkan sampai dengan Desember mendatang. DBHCHT tersebut sebelumnya telah masuk dalam rekening APBD Trenggalek 2022.
Tak hanya dana dari cukai tembakau, Bupati Arifin juga menyalurkan langsung Bansos Lansia PKH Plus tahap 3, yang diberikan kepada 3.392 KPM. Masing-masing KPM akan mendapatkan bantuan Rp 500 ribu.
"Kemudian ada juga BLT BBM dari APBN serta Bantuan Program Sembako (BPS) dengan jumlah penerima di Trenggalek mencapai 80.335 KPM. Untuk BLT BBM setiap KPM mendapat Rp 150 ribu/bulan, namun Agustus-September dirapel, sehingga menerim Rp 300 ribu dan tambahan BLT BPS Rp 200 ribu," jelas Bupati Arifin.
Suami Novita Hardini ini menambahkan dalam penyaluran bantuan ini, pihaknya juga menggelontorkan alokasi anggaran APBD Rp 1,23 miliar untuk program penyediaan bahan makanan bagi 16 panti asuhan yang ada di Trenggalek.
"Kemudian dari APBN, bantuan Jaminan Hidup (Jadup) kepada 700 penyandang disabilitas sebesar Rp. 1,2 juta per penerima manfaat. Bantuan 16 kursi roda kepada kelompok yang sama dan masih ada bantuan bantuan sejenis lainnya," katanya.
Lebih lanjut Bupati Trenggalek menambahkan sesuai amanah PMK terbaru, pemerintah daerah diminta menyiapkan 2 persen dari anggaran APBD untuk kegiatan untuk subsidi penanggulangan inflasi.
"Sehingga ke depan, selain beliau-beliau ini para masyarakat miskin, rentan, kelompok disabilitas kemudian juga petani tembakau para buruh, nantinya kita juga akan memberikan kepada sektor-sektor yang memungkinkan untuk kita subsidi agar bisa mengendalikan harga," imbuhnya.
Pihaknya berharap gelontoran dana bantuan kepada masyarakat rentan tersebut dapat meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM serta menekan laju inflasi di Trenggalek.
(ncm/ega)
