.webp)
"Saya bersyukur hari ini bertemu dengan Wali Kota dan Ketua PKK sama dinas-dinas lainnya, karena kita ingin membantu surabaya untuk persoalan stunting," kata Hasto kepada wartawan di Gedung Sawunggaling, Senin (12/9/2022).
Hasto menjelaskan pihaknya merekomendasikan untuk penyelarasan data antara BKKBN Pusat dan Pemkot Surabaya. Hal ini untuk mencegah stunting yang perlu akurasi data yang tinggi untuk menyasar target yang tepat.
"Di BKKBN ada namanya tim pendamping sebanyak 6 ribu, itu nanti akan berkoordinasi dengan Kader Surabaya Hebat (KSH). BKKBN punya data by name by address, misalkan keluarga mana yang jamban-nya tidak layak atau tidak sehat, atau mungkin mana yang air bersihnya tidak memadai, mana yang kawin terlalu muda atau terlalu tua, mana yang anaknya udah terlalu banyak itu BKKBN punya data itu semua," jelasnya.
Pihaknya juga merekomendasikan kepada Pemkot Surabaya, agar terus memperhatikan angka kelahiran supaya tercatat oleh tim pendamping dan KSH. Ia mencontohkan, di kota ini ada 120 orang yang melahirkan dalam sebulan.
Dengan sistem tata kesehatan di Surabaya yang dinilai bagus, Hasto memperkirakan paling banyak dari 120 orang tersebut, hanya 20 persen orang yang bayinya kurang dari 48 sentimeter.
"Nah itu yang kami kejar, supaya bayi yang panjangnya di bawah 48 sentimeter ini bisa terkoreksi dalam enam bulan," ujarnya.
Menurut Hasto, Pemkot Surabaya dapat memantau siapa saja masyarakatnya yang berpotensi stunting. Dengan menggandeng warga, nantinya bisa dilaporkan siapa saja yang akan atau sudah melahirkan kepada kecamatan atau kelurahan untuk mencegah stunting.
"Kalau di surabaya ini sebetulnya ada 5 variabel, yaitu tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, HB, sama lingkar perut," pungkasnya.
(iwd/iwd)
