.webp)
Video Ketua DPRD Lumajang,Anang Akhmad Syaifuddin yang tidak hafal Pancasila viral. Buntutnya, Anang secara kesatria memutuskan mundur dari jabatannya.
Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam mengapresiasi keputusan Anang tersebut. Surokim menilai jarang ada politisi atau pejabat yang minta maaf atas kesalahannya, apalagi sampai mengundurkan diri.
"Sebenarnya banyak sih pejabat kepleset di negeri ini. Jangankan mundur, minta maaf saja langka dan jarang terjadi. Menurut saya ini mengejutkan dan layak diapresiasi," kata Surokim kepada detikJatim, Senin (12/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Surokim menilai apa yang dilakukan Anang berani meminta maaf dan mundur merupakan langkah maju untuk sekelas pejabat daerah.
"Pejabat itu sudah bisa memahami konsekuensi logis moral jabatan publik yang terikat akan kepatutan dan kepantasan publik. Kesadaran seperti ini gak gampang muncul di benak para pejabat-pejabat kita, apalagi yang selama ini orientasi kepatuhan hukum hanya pada hukum formil dan takut sanksi pidana, bukan sanksi moral," bebernya.
"Moral jabatan masih sering diabaikan dan belum menjadi orientasi utama. Saya pikir ini langkah maju karena lebih mementingkan menjaga marwah jabatan ketimbang nggandoli kekuasaannya," jelasnya.
Peneliti Senior SSC ini menyebut dalam konteks kasus tersebut, Anang tidak hanya minta maaf, tetapi juga mengundurkan diri dari jabatan publik. Hal ini lah yang patut diapresiasi.
"Hal itu sesuatu yg bermakna di negeri ini dan layak diacungi jempol. Saya pikir ini bukan lebay, tetapi karena kesadaran dan kedewasaan yang bersangkutan, sesungguhnya tidak mudah dilakukan oleh siapa saja dengan kasus seperti itu," tegasnya.
Surokim menambahkan, apa yang dilakukan Anang dengan berani mengakui kesalahan bisa menjadi pesan penting bagi seluruh pejabat di Indonesia.
"Agar selalu bisa mengembangkan sikap kehati-hatian dengan mengembangkan sikap alertness and awareness sebagai konsekuensi atas jabatan publik, dan tahu bagaimana konsekuensi etis jika melakukan kesalahan dan pelanggaran etis sebuah jabatan publik," katanya.
"Hal begitu memang potensial menjadi bahan olok-olok publik dan bisa merendahkan marwah jabatan Ketua DPRD di era medsos sekarang ini. Apalagi hal itu juga bisa menjadi bahan bully warganet, apalagi netizen kita dikenal sangat kritis dan cenderung kasar untuk merespons kesalahan pemimpin," tandasnya.
(abq/iwd)
