Aksi pimpinan daerah yang duduk bersama mahasiswa itu terjadi di jalanan depan kantor DPRD Kabupaten Blitar. Usai duduk melingkar, para mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait penolakan kenaikan harga BBM kepada forkopimda.
Rahmat mengatakan dialog atau diskusi bersama dengan mahasiswa akan dilakukan di ruang kantor DPRD. Namun, karena keterbatasan ruang membuat dialog bersama mahasiswa dilakukan di jalan.
"Iya kita temui langsung di luar. Kita ikut duduk-duduk bareng di jalan, Forkopimda juga ikut di sana. Lalu kita buat kesepakatan bersama terkait aspirasi mereka," ujarnya usai menemui para mahasiswa di Depan kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (8/9/2022).
Rahmat menyebutkan, kenaikan BBM merupakan keputusan dari pemerintah pusat. Namun, pemda akan segera merumuskan kebijakan terkait bantuan BBM untuk warga yang belum tercover oleh BLT BMM dari Kemensos.
Lanjut Rahmat, hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk Pemkab Blitar juga turut merasakan imbas naiknya harga BBM. Terlebih saat ini baru saja bangkit dari dampak negatif hantaman pandemi COVID-19. Sementara, harga BBM sudah terlanjur naik sementara.
"Pemerintah pusat sudah mengkaji BBM harus naik, maka kita menyiapkan bantalan-bantalan sosial dan dalam waktu dekat kita berikan. Bantuan ini di luar BLT Kementerian Sosial, yang sudah menerima bantuan itu kita kesampingkan," pungkasnya.
Diketahui, Aliansi Mahasiswa Islam Blitar yang terdiri dari organisasi mahasiswa PMII, IMM dan HMI Cabang Blitar menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar. Ratusan mahasiswa itu datang dengan menuntun kendaraan bermotor dari simpang empat Kanigoro.
"Kami sama-sama menolak kenaikan BBM. Kami mendukung kesejahteraan masyarakat itu yang utama," ujar Ketum PMII Blitar, Agus Efendi pada orasinya.
(fhs/ega)