.webp)
Unjuk rasa ratusan mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sempat membuat macet jalan nasional Mojokerto. Tidak hanya itu, demonstrasi juga diwarnai aksi bakar ban mobil bekas di depan kantor DPRD Kota Mojokerto.
Ratusan mahasiswa mengawali aksinya dengan berjalan kaki dari Terminal Kertajaya ke simpang 5 Kenanten di Bypass Mojokerto. Massa gabungan HMI, PMII, Aliansi BEM Mojokerto Raya, GMNI dan IMM ini berhenti beberapa menit di lampu merah jalan nasional tersebut pada pukul 10.24 WIB. Aksi jalan kaki itu juga diikuti massa mahasiswa lainnya dengan mengendarai motor sembari menggeber-geber gas.
Di tengah Simpang 5 Kenanten, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Mojokerto ini membentangkan poster dan banner berisi tuntutan. Mereka sempat berhenti di tengah jalan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tak pelak aksi mereka sekitar 4 menit itu menimbulkan kemacetan cukup panjang di jalan nasional. Baik dari arah Surabaya maupun Jombang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari simpang 5 Kenanten, massa bergerak ke Kantor DPRD Kota Mojokerto di Jalan Gajah Mada. Kali ini, seluruh mahasiswa mengendarai sepeda motor menuju ke kantor dewan. Polisi menjaga beberapa titik di sepanjang jalan yang dilalui massa pengunjuk rasa. Salah satunya di depan SPBU Jalan Jayanegara untuk mencegah massa masuk ke dalamnya.
"Kami mengajak masyarakat, kami sempat berhenti di lampu merah Bypass Mojokerto di Jalan nasional, kami mengajak masyarakat untuk menolak kenaikan BBM," kata Ketua Umum PC PMII Mojokerto Ahmad Rofi'i kepada detikJatim di lokasi, Rabu (7/9/2022).
Orasi mulai digelar para mahasiswa di depan Kantor DPRD Kota Mojokerto sekitar pukul 10.55 WIB. Mereka juga membentangkan sejumlah poster penolakan kenaikan harga BBM. Puluhan polisi menjaga ketat demonstrasi kali ini. Nampak sejumlah polwan berbaris di depan pintu gerbang kantor dewan sembari melantunkan asmaul husna. Namun, massa mahasiswa melawannya dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
Sekitar pukul 11.15 WIB, massa yang tak kunjung ditemui perwakilan DPRD Kota Mojokerto membakar ban mobil bekas. Mereka membentuk barisan melingkar untuk mencegah polisi memadamkan api. Orasi terus dilakukan mahasiswa di antara kobaran api dan teriknya matahari. Sedangkan polisi masih berjaga di depan pintu gerbang kantor dewan.
"Membakar ban itu kan salah satu luapan emosi kami kepada dewan dan eksekutif di Kota Mojokerto. Karena hari ini dan beberapa aksi di kota Mojokerto Bu Wali (Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari) belum pernah hadir menemui kami," terang Rofi'i.
Dalam unjuk rasa kali ini, lanjut Rofi'i para mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Seperti diketahui pada 3 September lalu, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500, sedangkan bio solar naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800.
"Kami menolak kenaikan harga BBM yang baru ditetapkan pemerintah tanggal 3 September kemarin. Karena kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat, utamanya kaum bawah, seperti sopir angkot, ojol dan buruh. Harga BBM naik membuat harga kebutuhan pokok pasti ikut naik," jelasnya.
Tidak hanya itu, kata Rofi'i para mahasiswa Mojokerto menilai kebijakan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin sebagai subsidi kenaikan harga BBM, tidak efektif. Menurutnya penyaluran bantuan Rp 150 ribu per bulan selama 4 bulan itu belum tepat sasaran. Seharusnya pemerintah membuka lapangan pekerjaan sebesar-sebesarnya.
"Ketika hanya diberi BLT masyarakat tidak bisa kreatif dan mandiri. Kami menuntut Menkeu Sri Mulyani turun dari jabatannya. Beliau tidak selesai menuntaskan masalah keuangan negara, kurs rupiah naik, harga BBM katanya mau diturunkan, ternyata dinaikkan," tegasnya.
Massa mahasiswa akhirnya ditemui perwakilan Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto di depan kantor dewan. Yaitu Sekda Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik.
"Kami sepakat menolak (kenaikan harga BBM), tuntutan rekan-rekan akan kami teruskan," ujar Junaedi kepada para mahasiswa.
Selain itu, lanjut Juaedi, pihaknya juga bakal merumuskan program-program pengendalian inflasi akibat naiknya harga BBM bersama Pemkot Mojokerto. Yaitu melalui rapat paripurna yang hari ini membahas perubahan APBD tahun 2022. Ia berjanji akan menyampaikan hasil pembahasan paling lambat 7 hari.
"Kami sedang merumuskan kebijakan program-program pengendalian inflasi sesuai perintah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 134 tahun 2022. Begitu Perda (PAPBD) disahkan, perwali kami dorong untuk dibuat Perwalinya," tandasnya.
Unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Kantor DPRD Kota Mojokerto berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Massa lantas bergeser untuk melanjutkan aksi serupa di kantor DPRD Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko.
(abq/iwd)
