.webp)
Rencana Pemerintah menaikkan harga BBM ditolak di sejumlah daerah. Aksi penolakan juga dilakukan puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di depan Kantor DPRD Sumenep. Mereka menolak kenaikan BBM karena hal itu menurutnya akan sangat membebani masyarakat kecil.
Koordinator aksi Syahid Badri mengatakan ada 3 tuntutan kepada DPRD. Pertama, menolak kenaikan BBM, kemudian menolak tarif dasar listrik, serta menolak tambang galian yang banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan.
"Pertama kami menolak kenaikan BBM subsidi, dua menolak kenaikan tarif dasar listrik, dan ketiga menindaklanjuti perizinan usaha pertambangan," kata Syahid, Jumat (02/09/2022)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga tuntutan itu dibacakan dan diberikan kepada perwakilan DPRD yang menemui mereka. Para aktivis itu meminta Anggota DPRD menandatangani tuntutan dan meminta agar Anggota DPRD Sumenep menyampaikannya ke DPR RI.
"Kami meminta DPRD Sumenep menyampaikan tuntutan tersebut di atas kepada DPR RI yang selanjutnya untuk dibahas di Pemerintah pusat," terangnya.
Ketua fraksi PKB M Muhri yang menemui pengunjuk rasa mengatakan pihaknya sepakat dengan aspirasi mahasiswa menolak kenaikan BBM, tarif dasar listrik, dan tambang galian yang sedang marak di Sumenep.
"Atas nama institusi ataupun pribadi fraksi partai kebangkitan bangsa DPRD Sumenep menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dengan kawan-kawan, dan kami segaris dengan perjuangan kawan-kawan karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat indonesia," kata Muhri.
Penandatanganan tuntutan mahasiswa oleh Anggota DPRD itu menjadi akhir aksi unjuk rasa yang disaksikan juga oleh Kapolres Sumenep AKBP Edo Setya Kentriko.
(dpe/iwd)
