.webp)
Ketua KPU Hasyim Asyari mengusulkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada digelar September 2024. Sejumlah partai politik di Jawa Timur memberikan respons.
Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi menyebutkan bahwa partainya siap-siap saja bila Pilkada 2024 dimajukan atau sesuai jadwal. Menurutnya, mesin partainya sudah sangat siap.
"PKB siap Pilkada kapanpun, mesin partai kami sudah panas. Gimana baiknya, mau September, mau November, why not? PKB siap," kata Fauzan kepada detikJatim, Jumat (26/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim itu menyatakan PKB punya banyak kader untuk menyapu bersih kemenangan di Pilkada Serentak 2024, khususnya di Jawa Timur.
"Stok kader mumpuni untuk maju pilkada juga melimpah. Target kami menang total, yang penting persiapan KPU mencukupi dan Pilkada dapat dilaksanakan dengan lancar. Selebihnya, kalau PKB oke-oke saja," tegasnya.
Sementara Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad menyatakan wacana itu adalah kewenangan pusat. Dalam perspektif DPD Gerindra Jatim, usulan mempercepat pelaksanaan Pilkada serentak 2024 tidak menguntungkan.
"Karena kontestan Pilkada itu adalah partai politik dengan menggunakan acuan Pemilu tahun 2024 atau Pileg 2024. Sehingga, waktunya menjadi lebih pendek untuk melakukan proses sosialisasi," kata Sadad.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim ini menambahkan, partai politik hanya memiliki waktu 7 bulan untuk melakukan sosialisasi jika proses dimulai pada Februari-September 2024 mendatang.
"Sangat pendek untuk mempersiapkan, kalau infrastruktur menurut saya tidak menjadi persoalan. Tetapi yang paling menjadi persoalan krusial adalah pendeknya waktu untuk melakukan sosialisasi kandidat, pendeknya waktu untuk melakukan perluasan dukungan memperkenalkan calon ini," terangnya.
Keluarga besar Ponpes Sidogiri itu yakin bahwa Pileg 2024 akan mengubah konstelasi politik secara regional di daerah, bahkan hingga di level pusat.
"Kita tidak bisa mengukurnya dengan ukuran atau kacamata hari ini yang merupakan hasil Pemilu tahun 2019. Kita nggak tahu ada pergerakan dari partai-partai politik yang mengubah komposisi perolehan kursi masing-masing partai dan itu tentu akan mengubah titik-titik konsolidasi kemudian akan mengubah koalisi-koalisi yang dibangun sebelum Pemilu. Sehingga dalam pandangan saya, rencana atau usulan dari KPU itu merugikan, tidak menguntungkan bagi parpol di daerah," tegasnya.
Di lain pihak, Ketua DPD Golkar Jatim M Sarmuji memiliki pendapat berbeda. Ia menyebutkan bahwa usulan Pilkada Serentak 2024 dimajukan justru sangat menarik.
"Usul Pilkada maju menjadi September menarik untuk diseriusi. Apalagi kalau semangatnya agar keserentakan pelaksanaan pilkada dibarengi dengan keserentakan pelantikan," kata Sarmuji.
Sarmuji yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menyatakan usulan KPU perlu dipertimbangkan oleh DPR RI.
"Saya pikir semangat keserentakan pilkada memang bukan hanya keserentakan penyelenggaraan, tetapi juga keserentakan masa jabatan. Usulan ini usulan baik jadi layak untuk dipertimbangkan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah," tandasnya.
(dpe/iwd)
