.webp)
Petambak Lamongan membuktikan omongannya untuk turun jalan terkait pupuk bersubsidi. Ribuan petani tambak di Kabupaten Lamongan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Gedung Pemkab Lamongan.
Dalam aksinya massa mendesak Pemkab Lamongan agar memperjuangkan nasib mereka untuk bisa mendapatkan kembali jatah pupuk bersubsidi. Sejak diterbitkannya Permentan No 10 tahun 2022, para petambak tak mendapatkan pupuk bersubsidi karena aturan itu mengatur larangan pupuk bersubsidi diberikan oleh petani tambak dan juga tanaman holtikultura.
"Petani tambak di Lamongan kesulitan memperoleh pupuk. Akibatnya, petani tambak terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal," kata salah satu koordinator aksi petambak, Yusuf Fadli dalam orasinya, Rabu (24/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Intinya, tandas Yusuf, tujuan mereka mendatangi kantor Pemkab Lamongan adalah menuntut agar Permentan No 10 tahun 2022 ini dihapus. Pasalnya, keberadaan Permentan itu membuat petambak di Lamongan tidak kebagian pupuk bersubsidi.
"Kalau tanpa keberadaan pupuk, bagaimana nasib ikan-ikan kami, jangan samakan kondisi tambak di Lamongan dengan tambak di daerah lain, tambak khususnya di Lamongan sangat membutuhkan pupuk," ujarnya.
Ribuan petani yang memulai aksinya di depan Kantor Dinas Pertanian Lamongan ini juga menyayangkan sikap pemerintah dan juga DPRD Lamongan yang tidak menyampaikan keluhan petambak saat kunjungan kerja menteri pertanian beberapa waktu yang lalu. Massa menganggap pemerintah dan juga dewan tidak serius memperjuangkan masyarakat atau petani tambak.
"Harusnya keluhan kami ini disampaikan dan kami juga meminta keseriusan bupati dan DPRD untuk menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar mencopot menteri pertanian dan perikanan," tandasnya.
Saat aksi di depan Kantor Pemkab Lamongan, perwakilan petani tambak diberikan kesempatan untuk berdialog dengan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, untuk menyampaikan aspirasinya. Pak Yes berjanji akan segera memperjuangkan nasib petambak pada Kamis pagi ia juga akan bertemu langsung dengan anggota DPR-RI untuk menyampaikan keluhan petani tambak.
"Luasan tambak di Lamongan ada 24 ribu Hektar dengan kebutuhan pupuk mencapai 36 ribu ton. Sebenarnya sejak Januari yang lalu kami sudah berusaha mengkoordinasikan hal ini menyampikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. KKP dan Mentan. Karena belum ada payung hukum terkait hal ini maka lagi-lagi kita kesulitan dan besok kita diundang DPR RI dan akan menyampaikan ini kepada mereka," terang Pak Yes.
Setelah dialog, Bupati kemudian menemui ribuan petani tambak yang masih tetap berorasi di depan Kantor Pemkab Lamongan. Usai itu, ribuan petambak dari 6 kecamatan di Lamongan ini kemudian membubarkan diri.
(iwd/iwd)
