DPRD Jatim Desak BUMN Ikut Tanggung Jawab atas Kerusuhan Dusun Baban Jember

Sengkarut konflik di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember sudah berlangsung bertahun-tahun. Penyerangan brutal beberapa waktu lalu adalah puncak dari amarah yang telah dipendam.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim M Fawait buka suara soal konflik di Baban. Menurutnya, kericuhan yang terjadi disebabkan oleh faktor kemiskinan.

"Kami prihatin karena adanya konflik warga, kita tidak bisa menyalahkan dua kelompok warga ini. Akarnya kan kemiskinan, kita tahu kemiskinan mayoritas di desa, pinggir perkebunan dan pinggir kehutanan. Ketika perut mereka lapar, gak bisa sekolah, mereka tentu tidak diam saja, maka terjadi hal-hal itu," kata Fawait di Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Meski demikian, kata Fawait, kemiskinan tidak serta merta jadi tanggung jawab Pemprov Jatim.

"Saya sampaikan bahwa kemiskinan di desa, perkebunan, hutan jangan dibiarkan, nanti jadi bom waktu. Tidak fair kalau menyalahkan Pemprov, karena bukan tugas Pemprov saja. Karena di situ kewenangan Pemkab juga, di situ juga ada kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini kewenangan BUMN," sambungnya.

Fawait yang merupakan anggota DPRD Jatim asal Dapil Jember-Lumajang itu mempertanyakan kontribusi BUMN, khususnya di sektor kehutanan di bawah Perhutani, serta di sektor perkebunan di bawah PTPN.

"Yang jadi awal konflik itu di pinggir lahan BUMN loh. Yang tidak boleh dilupakan, bahwa BUMN didirikan untuk pengungkit ekonomi masyarakat sekitar, tidak hanya sumber pendapatan negara," jelasnya.

"Kalau BUMN itu baik profitnya, maka seharusnya masyarakat sekitar ikut terdampak baik. Ingat, BUMN bukan perusahaan swasta yang profit oriented," lanjutnya.