YLPK Sentil PLN Tak Akomodasi Hak Konsumen saat Denda Dokter Rp 80 Juta

Tim detikJatim - detikJatim
Kamis, 11 Agu 2022 15:09 WIB
Kabel jumper yang membuat dokter di Surabaya dapat surat cinta denda Rp 80 juta dari PLN
Lokasi kabel jumper yang didapatkan petugas PLN pada meteran listrik di rumah dokter Surabaya. (Foto: Istimewa/dok PLN UID Jatim)
Surabaya -

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim menyentil PLN atas perkara denda Rp 80 juta yang dijatuhkan pada seorang dokter di Surabaya. Dokter tersebut adalah dr Maitra D. Wen, Sp.And (K), MClinEmbryol yang didenda gegara temuan kabel jumper di meteran listriknya.

Ketua YLPK Jatim M Said Sutomo angkat bicara terkait apa yang dialami dr Maitra. Menurutnya, hak Maitra untuk mendapat informasi dan edukasi yang seharusnya didapatkan tidak dipenuhi PLN. Menurutnya, langkah Maitra beberapa kali memanggil petugas PLN dan mempertanyakan kepada petugas itu merupakan langkah untuk meminta informasi dan edukasi.

"Dia pernah tanya, pernah komplain, itu sudah salah satu permintaan untuk mendapatkan edukasi, kan? Itu saja sebagai pijakan. Bahwa dokter itu sudah mengubungi PLN petugas datang beberapa kali, kemudian menanyakan, tapi tidak mendapatkan informasi dengan jelas. Hak dia untuk mendapat informasi yang jelas dan jujur tidak diakomodasi PLN," urai Said kepada detikJatim, Kamis (11/8/2022).

Said menganggap wajar dr Maitra sebagai pelanggan PLN mempertanyakan secara rinci tentang apa yang sedang terjadi, termasuk denda yang harus dia tanggung. Ia justru menyarankan bahwa pelanggan berhak untuk mempertanyakan itu dan mendapatkan penjelasan rasional dengan jelas.

"Sebagai konsumen, dokter itu bisa minta penjelasan, informasi, denda sebesar itu apa memang rasional dengan penggunaan di rumahnya? Jadi manfaat yang ditagihkan ini apa rasional ditagihkan kepada konsumen? Kok bisa sebesar itu tagihannya? PLN Harus memberikan penjelasan dengan gamblang," kata Said.

Lebih jauh, kepada pelanggan PLN lainnya, Said menegaskan bahwa hak informasi konsumen itu juga bisa didapat masyarakat dalam hal kenaikan tagihan listrik. Misalnya dengan meminta informasi jelas tentang rincian listrik yang dipakai konsumen dengan tagihan yang harus dibayar konsumen tersebut.

"Andai kata, pelanggan ini hanya butuh sekian watt, tapi ternyata ada kelebihan sekian watt yang ditagihkan. Itu kelebihannya ke mana? Siapa yang memakai? Ya itu PLN juga harus bisa menjelaskan," katanya.

YLPK bisa bantu dr Maitr mediasi dengan PLN. Baca di halaman selanjutnya.



Simak Video "Perhatian! Golongan Listrik Orang Miskin 450 VA Bakal Dihapus"
[Gambas:Video 20detik]