Dasar Aturan yang Dipakai PLN Jatuhkan Denda Rp 80 Juta ke Dokter Surabaya

Tim detikJatim - detikJatim
Kamis, 11 Agu 2022 12:05 WIB
Kabel jumper yang membuat dokter di Surabaya dapat surat cinta denda Rp 80 juta dari PLN
Penampakan meteran yang terlepas segelnya di kediaman sang dokter. (Foto: Istimewa/dok PLN UID Jatim)
Surabaya -

PLN menjatuhkan denda Rp 80 juta kepada seorang dokter di Surabaya. Denda itu dijatuhkan setelah ditemukan kabel jumper di meteran listrik sang dokter. PLN mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menerapkan denda sebesar itu.

Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Jatim Anas Febrian menjelaskan, ada aturan yang mengatur rumus penghitungan denda tersebut. Dasar aturan yang dipakai PLN adalah Peraturan Direktur PLN yang dikeluarkan pada 2016.

"Intinya benar ada aturan internal PLN. Yakni peraturan 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Peraturan Direksi PLN itu merupakan tindak lanjut atau penjabaran dari Permen ESDM 27/2017 yang mengatur tentang P2TL dan Tagihan Susulan," jelas Anas kepada detikJatim, Kamis (11/8/2022).

Dia kemudian menjabarkan kenapa denda yang dijatuhkan bisa mencapai Rp 80 juta. Anas mengakui bahwa nominal itu memang besar. Namun sesuai regulasi, kata Anas, jumlah denda yang dijatuhkan PLN sudah tepat.

"Jadi kenapa kok besar sekali? Karena memang tarif daya pelanggan itu memengaruhi perhitungan. Jadi kalau daya semakin tinggi, tagihan susulannya (denda) akan semakin besar," ucap Anas.

Rumus penghitungan denda itu juga termuat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b pada peraturan ESDM 27/2017. Berikut ini penjelasan tentang rumus penghitungan denda atas pelanggaran golongan II (PII) tersebut.

Denda atau Tagihan Susulan (TS) untuk Pelanggaran Golongan II (P II) itu adalah 9 (bulan) x 720 jam x Daya Tersambung (kVA) x 0,85 x harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif konsumen sesuai Tarif Tenaga Listrik.

Anas menjelaskan, denda sebesar itu diterapkan karena petugas menemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan yang berpotensi membuat negara tidak menerima pendapatan yang seharusnya.

Curahan hati dokter soal denda Rp 80 juta, di halaman selanjutnya!