Jelang G-20 di Bali, Pengawasan Keselamatan Pelayaran Selat Bali Diperketat

Ardian Fanani - detikJatim
Rabu, 10 Agu 2022 16:17 WIB
Ajang G-20 di Bali mendapat perhatian khusus dari DPR RI. Wakil rakyat di Senayan ini meminta pengawasan keselamatan pelayaran di Selat Bali diperketat
Persiapan jelang G-20 di Banyuwangi (Foto: Ardian Fanani/detikJatim)
Banyuwangi -

Ajang G-20 di Bali mendapat perhatian khusus dari DPR RI. Wakil rakyat di Senayan ini meminta pengawasan keselamatan pelayaran di Selat Bali diperketat. Hal ini mengantisipasi kemungkinan adanya delegasi asing yang singgah ke Banyuwangi.

Permintaan ini disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Sumail Abdullah di sela memantau kegiatan proyek Padat Karya di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Rabu (10/8/2022).

Menurut Sumail, cuaca di Selat Bali kerap kali berubah. Terutama, arus laut yang berbahaya bagi pelayaran. Hal ini tak jarang, mengganggu kapal yang berlayar dan bisa berakibat fatal dengan kecelakaan kapal.

"Ini yang kami minta diwaspadai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Surat Izin Berlayar (SPB) harus diawasi ketat, terutama keselamatan pelayaran," katanya kepada wartawan.

Komisi V DPR menjadi mitra Kementerian Perhubungan. Karena itu, pihaknya selalu mendorong keselamatan pelayaran di Selat Bali. Apalagi, pihaknya yang asli Banyuwangi memahami betul perubahan cuaca di jalur Ketapang - Gilimanuk.

"Menjelang G-20 yang digelar di Bali, tentunya pengawasan keselamatan pelayaran harus diperketat. Bisa jadi, ada delegasi yang ke Banyuwangi," tegasnya.

Selain memperketat izin berlayar, peralatan keselamatan kapal diminta diawasi ketat. Tujuannya, ketika cuaca buruk, kesiapan petugas bisa dilakukan dengan cepat. Sehingga, menghindari jatuh korban ketika terjadi kecelakaan laut.

Kepala KSOP Kelas III Tanjungwangi, Banyuwangi, Letkol Mar. Benyamin Ginting memastikan syarat mendapatkan Surat Izin Berlayar (SIB) bagi kapal di Selat Bali sangat ketat. Hal ini untuk memastikan kelaikan kapal sebelum menempuh pelayaran.

"Uji petik kapal dilakukan berkala. Saat cuaca buruk, ada aturan khusus untuk berlayar," jelasnya.

Sementara itu dalam Proyek Padat Karya yang digelar di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, melibatkan masyarakat sekitar.

Kegiatan padat karya ini mengerjakan sejumlah proyek ringan di kawasan pelabuhan. Seperti, membuat pos jaga, membuat dan mengecat portal. Hanya butuh waktu dua hari untuk menyelesaikan pengerjaan proyek ini.

"Jadi, ini kegiatan Kementerian Perhubungan untuk memberdayakan warga yang terdampak pandemi. Warga yang menganggur atau setengah menganggur dilibatkan mengerjakan proyek untuk mendapatkan penghasilan," kata Kepala KSOP Kelas III Tanjungwangi, Banyuwangi, Letkol Mar. Benyamin Ginting.

Padat karya ini yang kedua kalinya digelar. Sebelumnya, warga juga diajak kegiatan serupa. Dengan bekerja dua hari, pendapatan warga peserta padat karya ini cukup lumayan. Pekerjaannya juga tidak berat. Pun tidak membutuhkan skill khusus.

"Kerjanya hanya dua hari, hasilnya lumayan," kata Sugiarto, salah satu warga.

Anggaran program padat karya ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 27 tahun 2017. Sehingga, nilai anggarannya digelontor langsung dari APBN.



Simak Video "Respons Sri Mulyani Saat AS Dkk Walk Out di Tengah Pertemuan G20"
[Gambas:Video 20detik]
(fat/fat)