.webp)
Pendaftar beasiswa pelajar sekolah menengah atas baik SMA/SMK/MA sederajat di Kota Surabaya baru 1.421 peserta. Padahal, kuota yang disediakan oleh Pemkot Surabaya sebanyak 13.416 beasiswa.
Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat atau hearing dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (DKKORP) Surabaya Wiwiek Widayanti dan Bagian Hukum Pemkot Surabaya mengenai masalah serapan beasiswa yang masih rendah.
Wiwiek mengakui jumlah pendaftar beasiswa kurang dari 1.500 siswa dari target 13.416. Komisi D pun meminta DKKORP mengejar serapan kuota Beasiswa Pemuda Tangguh dan penyelesaian seragam sekolah. Wiwiek mengatakan untuk memenuhi kuota beasiswa itu akan dibuka pendaftaran gelombang kedua pekan depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini ketemu angka 1.421, tapi itu kan gelombang pertama. Nanti akan ada gelombang berikutnya. Kenapa kok tidak memenuhi kuota? Pada 18-30 Juli adik-adik kita posisi sedang di rumah. Sekolah sedang libur. Makanya akan ada gelombang kedua, kan, sudah masuk sekolah," kata Wiwiek kepada wartawan di DPRD Surabaya, Rabu (3/8/2022).
Ia berharap bisa mencapai 13.416 kuota beasiswa pada gelombang kedua pekan depan. Sementara anggaran untuk seragam putih abu-abu, seragam pramuka, dan sepatu sebesar Rp 1 juta dan bantuan biaya pendidikan Rp 200 ribu per orang juga belum cair hingga saat ini.
"Bantuan biaya pendidikan, pemanfaatannya digunakan antara lain untuk beli baju atau lainnya untuk menunjang pendidikan anak," jelasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati mengatakan sejak awal pihaknya sudah memastikan ada sinergi khusus dengan Provinsi Jatim. Pada saat hearing, DKKORP menyampaikan sudah berkoordinasi dengan MKKS, baik SMA/SMK sederajat agar semuanya bisa mengumpulkan data.
 Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Ajeng Wira Wati. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim) |
"Baik data yang sekolah di Surabaya dan yang dalam kondisi MBR. Jika data sudah terkumpul koordinasi dengan data Dinsos yang terbaru. Harapan kami dinas bisa aktif. Kalau lewat medsos saja pasif. Saran kami supaya lebih menarik data, mensinkronkan, tinggal menambahkan data seragam. Sehingga bisa cepat didistribusikan," kata Ajeng.
Ajeng menjelaskan rencananya akan ada revisi Perwali tentang persyaratan MBR yang sebelumnya tercantum hanya pada petunjuk teknis. Bersamaan itu akan dilakukan sosialisasi penerima Beasiswa secara lebih masif.
"Hal ini seperti yang saya utarakan di awal, yaitu pencantuman persyaratan MBR di aturan Perwali. Supaya masyarakat tidak bingung dan tidak pesismistis, dikira beasiswa ini hanya untuk yang prestasi," ujarnya.
Sementara untuk segaram sendiri juga masih dikoordinasikan. Karena dalam pelaksanaannya, sesuai Perpres, penyediaan seragam harus menyukseskan UMKM dan UMKM Surabaya sudah siap membuat seragam dan sepatu.
Hanya saja, kata Ajeng, nominal biaya pembelian dia rasa masih sangat besar. Di mana satu anak terhitung Rp 1 juta. Anggaran itu pun diminta untuk terus dipantau karena menurutnya sangat rawan.
"Karena dananya cukup besar jadi kita memastikan dinas berhati-hati, waspada, dan juga mengkonsultasikan ke pihak jajaran samping bagaimana menata keuangan ini agar tidak sampai ada kebocoran atau salah sasaran atau salah proses pembelian," pungkasnya.
(dpe/iwd)
