.webp)
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti meminta aset di eks lokalisasi Dolly tidak ada yang mangkrak. Hal itu untuk mencegah praktik prostitusi kembali muncul di kawasan tersebut.
"Suasana eks lokalisasi Dolly telah banyak berkembang dan mengalami perubahan yang memacu daerah ini lebih tumbuh dan berdaya. Lebih dekat, wujudnya dapat dilihat melalui geliat para pelaku usaha hingga menjamurnya UMKM," kata Reni dalam keterangan tertulis, Rabu (27/7/2022).
Ia mengatakan, pihaknya turut mengapresiasi dan mendukung seluruh lapisan masyarakat yang telah berjuang agar berbenah dan mengikis stigma Dolly di masa lampau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya melihat bahwa upaya masyarakat sendiri seperti tokoh masyarakat, LPMK, RT, RW, ibu-ibu kader, pelaku UMKM untuk membangun wilayah ini (Dolly) untuk terus berubah maju saya kira semangatnya luar biasa," kata Reni.
Untuk memutus mata rantai praktik prostitusi, ia mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus mendapatkan perhatian lebih khususnya pada aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Ia meminta agar bangunan aset Pemkot Surabaya yang terbengkalai khususnya di kawasan Dolly dimanfaatkan untuk masyarakat.
"Saya mendorong aset di eks lokalisasi Dolly 'zero mangkrak', jadi tidak ada satupun yang mangkrak," ujarnya.
Reni menilai bahwa keseriusan Pemkot Surabaya untuk terus memberikan perhatian pada aset yang terbengkalai diharapkan turut memacu pemanfaatan aset-aset di Dolly agar 'zero mangkrak'. Dari 30 aset Pemkot Surabaya yang berada di kawasan tersebut, 9 diantaranya masih belum dikelola secara maksimal.
"Banyak juga yang sudah termanfaatkan, untuk taman, untuk lapangan futsal, untuk rumah pemberdayaan, untuk tempat produksi sepatu, dan lain sebagainya," kata Reni.
Pengelolaan secara berkelanjutan berupa monitoring aset secara berkala juga perlu dilakukan. Agar bisa memaksimalkan manfaat dari aset yang ada di kawasan tersebut.
"Yang sudah termanfaatkan pun juga harus dievaluasi, optimalisasinya seperti apa agar benar-benar berdampak pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Reni.
Terakhir, ia mengingatkan pengelolaan aset negara di eks lokalisasi yang ada di berbagai daerah juga harus ditingkat.
"Tidak hanya di eks lokalisasi Dolly tapi juga di wilayah eks lokalisasi yang lain yang di Moroseneng, ini juga harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surabaya," tutup Reni.
(akn/ega)
