.webp)
Rencana ceramah Hanan Attaki di Ponpes Al-Ishlah ditolak GP Ansor Bondowoso. Sampai saat ini Polres Bondowoso masih belum memutuskan untuk memberi izin acara tersebut atau tidak. Artinya, kepastian acara tersebut masih digantung.
"Masih kami komunikasikan dulu," jelas Kapolres Bondowoso AKBP Wimboko, kepada wartawan, Rabu 27/7/2022).
Wimboko menambahkan, pihaknya memang sudah menerima surat pemberitahuan dari pihak ponpes. Namun, polisi mengaku masih perlu mempertimbangkan dan mempelajari aspirasi dari tokoh masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami lihat dulu seperti apa perkembangannya," kata mantan Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya itu singkat.
Rencana Tablig Akbar yang digelar di Ponpes Al-Ishlah, Dadapan, Bondowoso bertajuk Konser Langit akan menghadirkan Hanan Attaki. Ansor Bondowoso menolak acara itu. Selain itu, penolakan juga datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso.
Menurut mereka, Hanan Attaki disinyalir sebagai eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara Ponpes Al-Ishlah berasumsi bahwa kegiatan pondok hanya urusan kebaikan dan keilmuan. Ponpes merupakan lembaga pendidikan ilmiah.
"Sifat ceramah ustaz Hanan Attaki itu kan merupakan rahmatan lil 'alamin. Pun memotivasi anak muda supaya bersemangat dalam berbuat kebaikan," beber jubir Ponpes Al-Islah Sudirman.
Sebelumnya, Hanan Attaki mendapat penolakan di Jember. Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, penolakan dilatarbelakangi masyarakat Jember yang belum mengenal sosok Hanan.
Setelah gagal di Jember, panitia acara bertajuk Konser Langit itu akhirnya mempertimbangkan pemindahan lokasi acara dari Jember ke Situbondo. Rencananya, acara itu akan digelar di sebuah Pondok Pesantren di Sukorejo, Situbondo.
Setali tiga uang, Hanan Attaki juga ditolak di kabupaten berjuluk Kota Santri. Menurut Ketua PCNU Situbondo KH Muhyiddin Khotib, salah satu alasan penolakan karena Hanan Attaki disinyalir sebagai salah satu pengurus ormas yang telah dilarang.
"Informasinya, ia memang disinyalir sebagai pengurus HTI yang antiNKRI," kata KH Muhyidin Khotib, kepada detikJatim, Minggu (24/7).
(dte/dte)
