.webp)
Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Jember Abdullah Syamsul Arifin pu buka suara. Dia mengatakan, secara kelembagaan, NU Jember belum pernah mengirim surat tentang keberatan adanya ceramah Ustaz Hanan Attaki di Jember. Namun, jika ada sejumlah warga NU yang keberatan dengan adanya gelaran tersebut, itu merupakan hak masing-masing.
"Secara struktural kami kan tidak pernah melayangkan surat (ke Pemkab Jember). Tapi kalau itu pengaduan warga ya bisa saja. Mungkin pengaduan warga atau kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok pengajian yang keberatan karena di situ ada beberapa hal yang dipandang berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan, karena berkaitan pemahaman keagamaan," kata pria yang karib disapa Gus Aab ini saat dihubungi detikJatim, Sabtu (23/7/2022).
PCNU sendiri, kata Gus Aab, belum ada pembahasan tentang acara ceramah yang mendatangkan Hanan Attaki tersebut. Namun pihaknya mendengar adanya keberatan dari sejumlah kelompok masyarakat.
"Secara organisatoris kami belum ada membahas. Tapi memang ada warga menyampaikan keberatannya. Jadi respons itu disampaikan masyarakat di bawah, kami tidak terlalu masuk ke wilayah itu," tandasnya.
"Intinya, kegiatan keagamaan itu sah saja dilakukan siapa pun yang berhak berada di Indonesia. Tetapi dari sisi pemerintahan, kalau itu berpotensi menimbulkan keresahan, ada gesekan di masyarakat, maka dilarangnya karena faktor itu. Bukan karena kebebasan mengungkapkan ekspresi keagamaan," sambungya.
Menurut Gus Aab, beda pendapat dan pemahaman itu merupakan hal yang biasa. Yang penting tidak dilakukan di tempat yang kemudian menimbulkan potensi konflik.
"Di sini kita harus menghargai betul tentang pemahaman atau aktualisasi keberagamaan masyarakat, agar mereka tidak terusik dengan isi pemahaman keberagamaannya," tandas Gus Aab.
"Intinya kita beragama ini ingin tenang, ingin kondusif. Tidak usahlah membawa pandangan-pandangan yang berbeda dengan apa yang diyakini, dipahami, dan diamalkan oleh mainstream mayoritas," lanjutnya.
NU sendiri, kata Gus Aab, tidak ingin menghegemoni pemahaman keagamaan di masyarakat. Tetapi yang diinginkan adalah terjadinya kondusivitas pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat.
"Syaratnya sederhana sebenarnya. Ketika ingin mengusung paham yang berbeda, bawalah ke masyarakat yang belum memiliki kecondongan pemahaman keagamaan tertentu. Misalnya datang ke komunitas di Papua yang belum Islam, di-Islamkan. Itu tidak akan menimbulkan gesekan. Tapi kalau masuk ke tengah masyarakat yang sudah beragama dan memiliki tipikal keberagamaan tertentu, kemudian diusiik, ya ini akan menimbulkan ketegangan horisontal," tukas Gus Aab.
(hil/dte)
