Dana CSR Boeing Diselewengkan ACT, Ahli Waris Korban Lion Air JT-610 Kecewa

Dana CSR Boeing Diselewengkan ACT, Ahli Waris Korban Lion Air JT-610 Kecewa

Tim detikNews - detikJatim
Senin, 11 Jul 2022 14:09 WIB
Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Kantor ACT (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Surabaya -

Bareskrim Polri telah memeriksa Presiden ACT Ibnu Khajar dan mantan Presiden ACT Ahyudin Jumat (8/7/2022) lalu. Hasil pemeriksaan itu ditemukan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial bagi ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di Karawang pada 2018 silam. Keluarga korban pesawat Lion Air JT-610 pun memberikan tanggapan.

Vini Wulandari, adik kopilot Lion Air JT-610 yang menjadi korban pesawat jatuh mengaku kecewa terhadap petinggi ACT. Menurut Vini pihak ACT seharusnya memberikan laporan kerja sebelum dana diterima dari pihak Boeing.

"Mereka juga belum memberikan program kerja atas dana yang sudah diberikan. Harusnya sebelum dana diterima, mereka harus membuat program untuk disalurkan atas dana tersebut. Tetapi sampai akhirnya ketahuan dana digelapkan. Mereka pakai uang itu untuk pribadi. Tentu dari pihak keluarga korban amat sangat kecewa," kata Vini seperti dikutip dari detikNews.

Saat itu pihak Boeing hendak memberikan dana bantuan sosial kepada keluarga korban pesawat Lion Air JT-610. Namun, dana itu harus dikelola yayasan agar bisa dipergunakan oleh keluarga korban. Hingga akhirnya yayasan yang terpilih adalah ACT.

"Jadi uang itu dikirim dari Boeing karena kami enggak bisa nerima perorangan bahkan disalurin ke yayasan gitu. Jadi, kita sifatnya bisa mengajukan dan itu yayasan yang dikelola oleh keluarga korban sama Bu Yani (salah satu keluarga korban) itu rutin setiap setahun dua kali dibagiin ke keluarga korban. Uang itu harus kembali ke keluarga korban," jelas Vini.

Vini mengungkapkan dana itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti penanganan bantuan bencana alam. Sebab, nominal dana yang diterima ACT untuk dikelola saat itu sangat besar. Mencapai Rp 138 miliar.

"Maksudnya supaya bisa berbagi kalau ada gempa lah atau mungkin dia mau bikin program kerja untuk anak-anak di desa tertinggal yang sifatnya sosial gitu, tapi karena dari awal, kan, udah ditanyain sebelum uang itu ditransfer ke rekening yayasan masing-masing, mana program kerjanya? Itu, kan, Rp 138 miliar totalnya. Jadi enggak ada yang harus dikembalikan ke keluarga korban, kan, keluarga korban udah dapat kompensasi yang lebih besar. Jadi murni untuk sosial yang diberikan kepada ACT untuk dikelola," ujar Vini.

"Dan uang itu juga bisa dipakai untuk keluarga korban yang memang ada kebutuhan untuk anak sekolah atau apapun itu yang berkaitan dengan keperluan keluarga korban JT-610. Caranya kita bisa mengajukan ke yayasan itu dan yayasan itu akan mengeluarkan uang untuk keluarga," sambungnya.

Dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana bantuan sosial bagi ahli waris korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 oleh pihak ACT ini juga dibenarkan oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

"Bahwa pengurus yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam hal ini saudara Ahyudin selaku pendiri merangkap ketua, pengurus, dan pembina serta Ibnu Khajar selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana sosial/CSR dari pihak Boeing untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi," ungkap Brigjen Ahmad Ramadhan.

Pihak ACT Tidak Melibatkan Keluarga Korban atau Ahli Waris

Saat kecelakaan Lion Air JT-610 pada 2018 lalu pihak maskapai memberikan dana kompensasi kepada para ahli waris korban. Dana bantuan itu terdiri dari santunan tunai senilai Rp 2,06 miliar dan dana sosial atau CSR dengan jumlah serupa. Ramadhan menyebut pihak ACT tidak pernah melibatkan ahli waris dalam pengelolaan dan penggunaan dana CSR yang diberikan pihak Boeing.

"Pada pelaksanaan penyaluran dana sosial/CSR tersebut para ahli waris tidak diikutsertakan dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana sosial/CSR tersebut dan pihak yayasan ACT tidak memberitahu kepada pihak ahli waris terhadap besaran dana CSR yang mereka dapatkan dari pihak Boeing serta penggunaan dana CSR tersebut," tutur Ramadhan.

Sampai saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan dan penyidik menemukan dugaan bahwa pihak ACT menggunakan dana bantuan dari Boeing untuk kepentingan pribadi, bukan bagi ahli waris korban.

"Diduga pihak Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak merealisasikan seluruh dana sosial/CSR yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan sebagian dana sosial/CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staff pada Yayasan ACT dan juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan pribadi Ketua Pengurus/presiden dan Wakil Ketua Pengurus," ujar Ramadhan.



Simak Video "Terkuak! ACT Potong 20-30% Dana Umat untuk Operasional"
[Gambas:Video 20detik]
(dpe/fat)