.webp)
Pemprov mengawal ketat penyaluran belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jatim. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang datang dalam kunjungan Plt Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak ke kandang sapi milik Mulyono di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan.
"Tentu pentingnya kehadiran Pemprov Jatim di bawah, melihat langsung kondisi real di lapangan. Setelah ini, setelah payung hukum BTT sudah ada, segera ditentukan dengan jelas, bagaimana mekanisme penyalurannya ke bawah. BTT harus dioptimalkan dan kuncinya tepat sasaran," kata Sadad, Rabu (6/7/2022).
Ketua Gerindra Jatim ini menyarankan agar Pemprov Jatim menggunakan BTT tidak hanya untuk obat. Melainkan juga ganti rugi kepada para peternak yang kehilangan sapi akibat PMK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Obat perlu, vitamin dan pakan juga perlu. Yang penting juga bagaimana mereka peternak yang merugi karena sapinya mati itu mendapat ganti rugi. Karena dari hewan ternak mereka hidup, misal sapi perah, kalau sapi mati, peternak sudah tidak dapat pemasukan," jelasnya.
 Plt Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak-Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad/ Foto: Faiq Azmi |
"Saat COVID-19 lalu kan ada santunan untuk korban yang meninggal. Saya kira pantas lah untuk PMK, ketika peternak yang kehilangan hewan ternaknya juga diberi santunan untuk mereka bisa menyambung hidup bekerja kembali," sambungnya.
Sadad juga meminta Pemprov terus mengawal wabah PMK hingga tuntas. Terlebih, di kawasan Nongkojajar dan Tutur sudah menjadi pusat sentra susu sapi.
"Menurut saya penting kehadiran Plt Gubernur Emil dan jajaran kepala dinas menunjukkan bahwa peternak tidak sendirian. Jadi ada support, back up nyata, bahwa kita tidak ingin PMK menurunkan kualitas dan produktivitas sapi," terangnya.
"Untuk susu sapi di mana di sini sudah menjadi sentra selama ini. Ini juga butuh timbal balik peternak, supaya mereka sedini mungkin menginformasikan kalau ternaknya terpapar, karena informasi dokter hewan, kalau diketahui sejak dini, masa recovery bisa 3-4 hari. Kalau telat pasti lebih lama. Semua pihak harus gotong royong menyelesaikan PMK," tandas Gus Sadad.
(fat/fat)
