.webp)
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad meminta Pemprov Jatim serius menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Sadad mendorong Pemprov menggunakan biaya tak terduga (BTT) untuk membantu para peternak yang terdampak.
"Karena ini sudah ditetapkan bencana tidak ada alasan untuk Pemprov Jatim untuk tidak menggunakan BTT. Kasus di Jatim sudah mencapai 136 ribu lebih," kata Sadad di Surabaya, Senin (4/7/2022).
Gus Sadad, sapaan akrabnya menilai Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan kurang peka melihat kondisi di lapangan. Banyak sekali ditemukan sapi milik peternak yang mati, bahkan dipotong paksa, atau dijual dengan harga murah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ke Tutur, Pasuruan melihat langsung kondisi peternak sapi perah. Sapinya ada yang mati, ternaknya terpapar PMK dan susunya tidak bisa dijual. Mereka harus mengobati dengan biaya mandiri dan memberi pangan setiap hari dengan kondisi tidak ada pemasukan," jelasnya.
"Kalau Corona saja Pemprov bisa mengeluarkan BTT, PMK semestinya mendapat perhatian yang sama. Karena penyakit ini real, benar adanya di lapangan," terangnya.
Wakil Ketua DPRD Jatim ini menyarankan ke Plt Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak untuk fokus mengatasi masalah PMK. Apalagi, sebentar lagi masuk Hari Raya Idul Adha.
"Kami akan komunikasi dengan Plt Gubernur Jatim Mas Emil dan Dinas Peternakan. Saya kira Pemprov perlu datang dan melihat langsung, agar tahu formulanya. Apalagi ini sudah pandemi, ini penting supayak tidak memburuk. Kalau bisa duduk bareng dengan peternak untuk menemukan solusi," ujarnya.
Gus Sadad menambahkan vaksinasi PMK untuk hewan yang sehat atau sudah sembuh dari terbebas dari virus PMK harus dipercepat.
Hingga 3 Juli 2022, ada sebanyak 136.153 hewan ternak yang terpapar PMK di Jatim. Dari jumlah itu, sebanyak 106.663 ekor masih sakit. Sebanyak 27.721 ekor sembuh, 811 ekor mati, dan 988 ekor dipotong paksa.
(dpe/iwd)
