.webp)
Di hadapan belasan ulama perwakilan massa pedemo di Gedung Negara Grahadi, salah satu perwakilan Pemprov Jatim menyebutkan bahwa izin Holywings di Surabaya memang tidak lengkap. Oleh sebab itu, Holywings Surabaya memang sudah sepantasnya tidak beroperasi.
Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Hariyanto yang menyatakan bahwa Holywings Surabaya belum memiliki sertifikat standar kegiatan usaha yang telah terverifikasi sebagai syarat untuk beroperasi.
"Holiwings Surabaya belum memiliki sertifikat standar kegiatan usaha (yang) telah terverifikasi. Jadi Holywings yang ada di Surabaya (seharusnya) tidak boleh operasional," kata Hariyanto kepada detikJatim sebelum bertemu dengan demonstran, Selasa (5/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apa Hariyanto sampaikan itu juga ia sampaikan saat menemui perwakilan massa pedemo di salah satu ruangan di Gedung Negara Grahadi. Ia menjelaskan itu dengan maksud agar perwakilan massa memahami bahwa Holywings di Surabaya memang sudah seharusnya tidak beroperasi.
Hariyanto mengatakan, sebelum menemui massa pedemo di Grahadi itu dirinya juga sempat melakukan rapat dengan Satpol PP Kota Surabaya. Menurutnya, kesimpulan dari rapat itu pada intinya sama.
"Intinya sama, harus mengurus izin-izinnya dahulu sesuai dengan aturan yang baru yakni PP 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," kata Hariyanto.
Mengenai sertifikat standar kegiatan usaha yang seharusnya dilengkapi Holywings sebelum beroperasi, Hariyanto mengatakan bahwa alur izin itu dikeluarkan oleh DPM PTSP Surabaya dan Disbudpar Jatim selaku OPD Teknis.
 Demo Holywings Surabaya ditemui di Grahadi. (Foto: Faiq Azmi/detikJatim) |
"Izin itu melalui DPM PTSP, Budpar Jatim selaku OPD teknis melakukan Verifikasi Sertifikat Standar Kegiatan Usahanya," ujarnya.
"Dan Holiwings Surabaya belum melakukan migrasi ke Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sehingga belum punya sertifikat standar kegiatan usaha telah terverifikasi," Hariyanto melanjutkan.
Sebelumnya, perwakilan massa mengatasnamakan Jemaah Ansharu Syariah yang demo menuntut penutupan Holywings selamanya di Gedung Negara Grahadi telah ditemui perwakilan Pemprov Jatim. Mereka menyampaikan sejumlah kekecewaan.
Pantauan detikJatim di lokasi, setidaknya 15 hingga 20 orang ulama yang mewakili pedemo yang mengikuti audiensi dengan perwakilan dari Pemprov Jatim. Kasatpol PP Jatim Hadi Wawan dan Kepala Bakesbangpol Jatim Heru Wahono terlihat hadir menemui perwakilan massa.
"Kami kecewa masih ada Holywings yang tidak jauh dari sini masih tetap buka," ujar salah satu ulama perwakilan pedemo ketika ditemui di salah satu ruangan di Grahadi, Selasa (5/7/2022).
Tidak hanya itu perwakilan massa pedemo juga menyampaikan kekecewaannya karena tidak ditemui langsung oleh kepala daerah. Sebagai informasi, posisi gubernur saat ini diambil alih oleh Emil Elestianto Dardak yang berstatus Plt. Sementara Khofifah Indar Parawansa sedang beribadah haji.
"Kami ini pengecut datang ke Grahadi. Harusnya kami menemui pemilik Holywings secara langsung," ujar perwakilan dari massa.
Para perwakilan massa ini juga menegaskan kembali tentang penistaan agama yang mereka sebut telah dilakukan oleh Holywings. Terutama mereka sampaikan bahwa sesuai dengan Al-Q'uran dan Hadis umat Islam harus membela agama.
(dpe/dte)
