Cerita Warga Terdampak Perubahan Nama Jalan Dinoyo Jadi Sunda

Surabaya -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan perubahan 22 nama jalan. Di Jatim, perubahan nama jalan pernah dilakukan Gubernur Soekarwo pada 2019.

Waktu itu, Soekarwo meresmikan dua nama jalan di Surabaya. Dua jalan itu yakni Jalan Sunda dan Prabu Siliwangi.

Nama Sunda disematkan di Jalan Dinoyo. Tepatnya mulai pertigaan Universitas Widya Madala hingga perempatan Pasar Keputran. Panjangnya sekitar 300 meter.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jalan Sunda di Surabaya/ Foto: Faiq Azmi/detikcom

Pantauan detikJatim di Jalan Sunda, banyak sekali ruko dan perkantoran. Kemudian hanya ada beberapa rumah warga dengan desain bangunan lama. Namun tidak berpenghuni.

Ada juga beberapa rumah yang dijadikan toko oleh pemiliknya. Beberapa toko hingga perkantoran di Jalan Sunda masih memasang nama Jalan Dinoyo.

Salah seorang pemilik toko, Steven membenarkan, plang atau tanda di depan tokonya masih menggunakan Jalan Dinoyo. Sebab, nama jalan itu sudah terlanjur melekat di masyarakat.

"Saya sudah di sini sejak 60-an (1960), dari dulu ya buka toko di rumah. Orang kenalnya Jalan Dinoyo, bukan Sunda. Jadi masih saya pasang plakat di atas toko itu. Bukan cuma saya saja, hampir semua kantor, ruko sebelah saya ya masih pakai nama Jalan Dinoyo," kata Steven kepada detikJatim, Sabtu (26/6/2022).

Sementara urusan administrasi, Steven mengaku, alamat di KTP, STNK dan BPKB sudah berganti menjadi Jalan Sunda. Ia menyebut, proses gantinya cukup mudah.

"Kalau administrasi personal kayak KTP, SIM, BPKB, STNK cepeat. Dulu 2019 waktu awal pergantian sudah ditawari pihak pemerintah, kita rapat bersama dan dibantu urus. Prosesnya juga cepat. Saya juga gak dipungut biaya apapun, kalau izin-izin dan lain-lain saya kurang tahu," jelasnya.

Sementara JalanPrabuSiliwangi awalnya akan memiliki panjang 1.300 meter. Namun PansusDPRD Surabaya memutuskan hanya 500 meter. Dari pertigaanYani Golf ke pertigaan pintu TolGunungsari.

Berbeda dengan Jalan Sunda, di Jalan Prabu Siliwangi praktis tidak ada rumah warga, perkantoran dan bangunan lainnya. Hanya jalan protokol saja yang diapit Kalimas dan Kali Gunungsari.

Direktur Utama Surabaya Heritage, Freddy H Istanto mengungkapkan, pergantian nama jalan sesungguhnya tidak memiliki manfaat dan kepentingan apapun.

"Urgensinya harus dilihat, jangan sampai merugikan warga yang ada di jalan tersebut. Semisal mereka nanti harus mengurus lagi tanda administrasi mereka," kata Freddy kepada detikJatim.

Freddy juga menilai, pergantian nama jalan harus dipertimbangkan dengan matang. Jika sebuah jalan memiliki historis yang kuat, maka dirasa tidak perlu diganti.

"Katakan mau bikin jalan dengan nama pahlawan, gak perlu lah untuk mengubah nama jalan. Di Surabaya saja, banyak sekali jalan yang belum dinamai, bisa di dalam kompleks Citraland itu kan besar, banyak jalan gak dinamai. Gak harus di jalan protokoler, apalagi yang historisnya melegenda, nanti dampaknya ya sejarahnya kabur," pungkas Freddy.

Dalam pemberitaan akhir-akhir ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah meresmikan perubahan 22 nama jalan. Nama-nama jalan yang baru diambil dari nama tokoh-tokoh Betawi.

"Alhamdulillah ini sudah dibahas bersama baik dengan pihak kepolisian. Karena mungkin masyarakat menanyakan nanti gimana STNK-nya, Pak? Gimana BPKB-nya? Sudah telanjur ketulis namanya, sudah dibahas dengan itu," kata Anies dalam upacara peresmian nama jalan tokoh Betawi di Kantor Unit Pengelola Perkampungan Budaya Betawi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2022).

"Lalu sertifikat tanah sudah pula dibahas dengan BPN, jadi insyaallah nggak ada masalah. Dan kemudian nanti di kependudukan sudah dibahas juga dengan Dukcapil, jadi nanti KTP, kartu keluarga, dan lain-lain secara bertahap bisa langsung diperbarui dengan nama yang baru sehingga tidak menimbulkan masalah bagi semuanya," tutupnya.