Kepala Dinas Kominfo Surabaya Siap Mundur dari Jabatan Jika...

Esti Widiyana - detikJatim
Senin, 13 Jun 2022 20:05 WIB
Kepala Dinas Kominfo Surabaya M Fikser
Kepala Dinas Kominfo Surabaya M Fikser (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)
Surabaya -

Kepala Dinas Kominfo Pemkot Surabaya M Fikser mengaku siap melepas jabatannya. Ini jika kinerjanya tak sesuai dengan target kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Selain kinerja Kominfo, kinerja para kepala OPD Pemkot Surabaya juga bakal dimonitoring langsung oleh pemerintah pusat. Sedangkan monitoring akan dilakukan melalui asisten dan staf ahli di lingkungan pemkot.

"Kalau target tidak tercapai itu kami kena semua OPD. Kena saya dan teman-teman yang satu dinas. Nah ini juga seperti rambu-rambu," kata Fikser, Senin (13/6/2022).

Jika kinerja tak sesuai seperti di atas, maka konsekuensi pengunduran diri dari jabatan kepala OPD. "Kalau kemudian saya turun, keluar dari target yang sudah ditentukan itu salah satu poin yang bisa menjadi bahan evaluasi saya untuk mundur," ujar Fikser.

Fikser menambahk selain harus sesuai target kontrak kerja, penilaian estimasi waktu pencapaian juga menjadi salah satu penilaian.

"Ada waktu (pengerjaan) kan, ada yang 1x24 jam, ada yg sampai tiga hari maksimal. Nah, yang tiga hari itu contoh jaringan FO (fiber optic) yang putus, itu kita diberikan 3 hari utk menyelesaikan sebab itu memang publik. Nah kalau memang tidak bisa selesai, ya itu resiko saya (prngunduran diri)," jelasnya.

Penilaian itu berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang sudah berjalan sejak bulan Januari 2022. Evaluasi nantinya bakal dilakukan setiap akhir tahun.

Tak hanya pertaruhan jabatan, tetapi kesuaian kinerja dengan berkas kontrak itu juga berpengaruh pada tambahan penghasilan pegawai (TPP). "Jadi, terkadang kami tau kalau pendapatan kami berkurang ya kami evaluasi. Berarti ada target yang tidak tercapai," katanya.

Sementara itu, terdapat tiga poin pada lembar surat persetujuan terkait kebijakan kontrak kerja tersebut. Lembar persetujuan itu diterbitkan pada 3 Januari 2022 dan telah ditandatangani selaku Kepala Diskominfo.

Pertama, sanggup mewujudkan kinerja sesuai perjanjian kinerja operasional dan lampirannya yang telah kami tandatangani bersama Wali Kota Surabaya. Kedua, bahwa data pendukung kinerja yang disampaikan adalah benar seusai kinerka yang telah dilaksanakan.

Lalu, ketiga, sanggup mengundurkan diri dari jabatan kami secara sukarela, apabila dalam pelaksanaan perjanjian kinerja operasional ini secara berturut-turut sampai akhir tahun terdapat ketidaksesuain tanpa disertai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dengan kinerja yang sudah kami sampaikan.

Berikut 5 poin yang tercantum dalam berkas kontrak kerja bersama Wali Kota:

1. Kecepatan jawaban PPID terhadap permohonan informasi/dokumentasi. Target perampungan maksimal selama 17 hari kerja.

2. Kecepatan penanganan gangguan terkait Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK) yang dilaporkan oleh perangkat daerah, melalui aplikasi, server, dan jaringan FO. Target perampungan dalam kurun waktu lebih kurang 1x24 jam dan lebih kurang 3x24 jam.

3. Materi release di media cetak dan/atau online ditargetkan berjalan 60 materi per bulan.

4. Daya jangkau atas postingan pada akun media sosial Bangga Surabaya dan/atau Sapa Warga ditargetkan mencapai 30 kali postingan per bulan.

Total jangkauannya, yakni Instagram 6.864 jangkauan, Facebook 3.740 jangkauan, Twitter 3.500 jangkauan, dan YouTube 350 jangkauan.

5. Jumlah pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi ditargetkan 1 aplikasi per bulan.



Simak Video "Busa Setinggi 2 Meter Muncul di Sungai Mulyorejo, Ini Penyebabnya"
[Gambas:Video 20detik]
(abq/iwd)