.webp)
Warga di Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar mempunyai tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai puluhan juta. Hal ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pemerintah setempat.
Kasubid Pembukuan Benda Berharga dan Pendapatan Daerah Lainnya, Bapenda Kabupaten Blitar, Imam Solichin mengatakan, tunggakan PBB yang belum dibayar yakni periode tahun 2021. Total tunggakan pajak yang belum dibayar warga mencapai Rp 10 juta.
"Iya memang benar ada tunggakan pembayaran pajak, berupa PBB di Desa Ngadri Kecamatan Binangun," ujar Imam kepada detikJatim, Senin (6/6/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Imam, ada sejumlah faktor yang memengaruhi wajib pajak di Desa Ngadri belum membanyar PBB secara tepat waktu.
Salah satunya karena sejumlah masyarakat yang merupakan wajib pajak berada di luar kota maupun di luar negeri. Yang di luar negeri biasanya menjadi pekerja migran Indonesia (PMI).
Selain faktor keberadaan, keterlambatan pembayaran pajak juga disebabkan permasalahan pembagian warisan tanah dan sebagainya. Sehingga, hal itu berimbas pada keterlambatan.
"Tidak dibayarkan itu memang karena ada kendala. Ya, karena memang ada beberapa wajib pajak yang belum membayar ke desa," tutur Iman.
Keterlambatan pembayaran pajak tak hanya terjadi di Desa Ngadri saja, namun juga ada di sejumlah desa lainnya. Meski begitu, nilai tunggakan pajak tak sebesar di Desa Ngadri.
Imam mengimbau agar masyarakat taat membayar pajak tepat waktu. Sebab jika tidak, maka hal itu akan berpengaruh pada pendapatan daerah.
"Keterlambatan pembayaran pajak ini memang memengaruhi pendapatan daerah. Untuk itu kami selalu mengimbau wajib pajak agar bisa membayar tepat waktu sebelum jatuh tempo," tandas Imam.
(abq/dte)
