.webp)
"Setelah Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) disahkan, selanjutnya kami mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk membuat Badan Pengelolaan Cagar Budaya. Badan ini sangat penting untuk kelestarian cagar budaya yang ada di Surabaya," ucap Khusnul dalam keterangan tertulis, Jumat (22/4/2022).
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini mengatakan publik harus berpartisipasi dalam melindungi, melestarikan dan menumbuhkan rasa memiliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pihaknya juga tengah membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
"Salah satu bab yang kami bahas, yakni Bab IX tentang pengelolaan Pasal 27, juga dibahas agar Pemkot Surabaya untuk membuat lembaga non struktural tentang cagar budaya. Makanya kami mendorong agar pemkot menyambutnya dengan segera menyiapkan Badan Pengelolaan Cagar Budaya tersebut," kata Khusnul.
Khusnul berharap dengan adanya lembaga itu masyarakat banyak yang terlibat dalam melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Surabaya.
"Ini merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat," kata Ning Kaka, sapaan lekat Khusnul Khotimah.
Dalam rangka memberikan pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, Khusnul juga mendorong Pemkot Surabaya untuk membuat Sistem Informasi Cagar Budaya agar dapat melindungi dan melestarikan cagar budaya demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.
"Masyarakat itu sebenarnya haus tentang informasi sejarah kota, budaya kota dan peninggalan sejarahnya. Hal itu tidak berlebihan, karena Surabaya Kota Pahlawan. Pemkot harus memfasilitasi keinginan warga itu dengan membuat Sistem Informasi Cagar Budaya," katanya.
(fhs/ega)
