.webp)
Kementerian PUPR menuding Pemkab Blitar menyebar hoaks soal pemberian dana hibah Rp 229,5 M. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan dana hibah penanganan 14 ruas jaringan jalan di Kabupaten Blitar senilai Rp 229,5 miliar.
Dia juga mengungkapkan tidak pernah menandatangani dokumen hibah penanganan 14 ruas jaringan jalan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar.
Berikut fakta-faktanya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Berawal dari Info di Instagram Pemkab Blitar
Informasi terkait dana hibah ini diposting di Instagram @pemkab_blitar dan Instagram @prokopim.blitar pada Sabtu (16/4/2022).
Selain itu, hampir semua media lokal juga menulis berita Pemkab Blitar menerima dana hibah Rp 229,5 miliar dari Kementerian PUPR yang diserahkan pada Kamis (14/4/2022).
Hibah infrastruktur jalan tersebut digunakan untuk perbaikan dan peningkatan 14 ruas jalan di Kabupaten Blitar. Kesepakatan hibah infrastruktur tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Blitar, Rini Syarifah didampingi Wabup Blitar Rahmat Santoso dengan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, M Zaenal Fatah di Gedung BSDM Jakarta, Kamis (14/4/2022).
2. PUPR Sebut Tak Pernah Tandatangani Berkas Dana Hibah
Menanggapi pemberitaan tersebut, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya tidak pernah memberikan dana hibah tersebut.
Dia menegaskan tidak pernah menandatangani dokumen hibah penanganan 14 ruas jaringan jalan kepada Pemkab Blitar. Kementerian PUPR mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk selalu hati-hati dan melakukan konfirmasi terkait dengan kondisi seperti ini.
"Kami juga mengimbau kepada masyarakat maupun pengguna media sosial untuk mengabaikan atau tidak perlu menanggapi pemberitaan hoaks tersebut," ujar Fatah dalam keterangannya, Senin (18/4/2022).
3. Postingan di IG Tetiba Raib
Pantauan detikJatim, pada Senin (18/4) pukul 21.12 WIB, postingan di kedua akun IG resmi Pemkab Blitar tersebut masih ada. Namun pagi ini, Selasa (19/4) pukul 05.57 WIB, semua postingan soal dana hibah di medsos Pemkab Blitar, hilang.
detikJatim sejak semalam sudah mengirim link berita bantahan PUPR ke nomor pribadi Bupati Blitar, Rini Syatifah dan Sekda Pemkab Blitar, Izul Marom. Namun hingga pukul 07.00 WIB, kedua pihak tersebut belum memberikan tanggapan.
4. Kejanggalan Bantuan Dana Hibah
Jika dilihat dari foto yang beredar di medsos Pemkab Blitar dan surat MoU-nya, tampak beberapa kejanggalan. Dalam rilis yang diterima detikJatim, PUPR memberi tanda hoaks di atas kertas MoU yang disebut antara Pemkab Blitar dengan KemenPUPR. Beberapa kejanggalan tampak jelas dalam surat itu.
Di antaranya, materei hanya tertempel di sisi kiri bagian tanda tangan pihak kedua, Bupati Blitar Hj Rini Syarifah. Padahal jika itu menyangkut kedua belah pihak, maka materai berada di tengah dan terkena tanda tangan kedua belah pihak.
Kejanggalan kedua, jika memang Sekretaris Jenderal PUPR yang menandatangani surat MoU itu, maka di atas nama M Zainal Fatah bukan tertulis a.n Sekretariat Jenderal, namun langsung Sekretaris Jenderal. Lalu, di bagian tanda tangan Pihak Kedua, stempel basah ditekan di atas tanda tangan. Seharusnya, surat di stempel basah dulu, baru di atasnya dibubuhkan tandatangan.
Sementara itu, penyerahan dana hibah sebesar Rp 229,5 miliar dilakukan di Gedung BPSDM PUPR. Bukan di gedung Sekretaris Jenderal Kemen PUPR.
5. Potret Sekjen PUPR Tampak Berbeda
Kejanggalan lain adalah, foto sosok pejabat yang disebut sebagai Sekretaris Jenderal Kemen PUPR, Ir Mohammad Zainal Fatah, ternyata tidak sama. Di foto bersama Bupati Blitar, Rini Syarifah saat memegang bersama surat MoU itu adalah sosok pria lebih muda dengan wajah oval penuh dan brewok.
Jika di googling image Ir Mohammad Zainal Fatah selaku Sekretaris Jenderal KemenPUPR, wajahnya lebih tua dan bentuk wajah persegi dengan rahang kuat. Lalu siapakah pria yang bersama Bupati dan Wabup Blitar ini?
6. Kades di Blitar Sedih Kena Prank
Jika dana hibah itu hoaks alias tidak benar, mimpi para kades ini seakan ambyar berkeping-keping.
"Biyuh kenek prank! Menurut saya, kok bisa ya pejabat Kab Blitar di PHP? Padahal itu bukan satu/dua orang lho yang ikut. Sebelumnya kami udah bangga dengan rencana perbaikan jalan. Akan tetapi terbit berita hoaks akhirnya jadi gak bangga lagi," jawab Hari Purnawan, Kades Kemirigede Kecamatan Kesamben sambil mengirim emoticon menangis, Selasa (19/4/2022).
Kekecewaan senada juga disampaikan Kades Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Bhagas Wigasto. Bhagas menilai, Pemkab Blitar seharusnya tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Apalagi informasi tersebut menyangkut hal sensitif. Yakni anggaran negara dan kemaslahatan hidup warga yang sudah lama menunggu bisa melintasi jalan yang mulus.
"Kami Asosiasi Kepala Desa (AKD) butuh penjelasan. Karena sudah ditulis ke beberapa media massa, otomatis masyarakat sudah tahu. Dan materi itu masuk Musrenbang, yang karena dana APBD down tidak bisa terealisasi. Begitu dapat kabar ada dana hibah, ya kami semua mengapresiasi. Kami sudah berikan gambaran surga istilahnya, iki lho lur dalane arepe didandani," ungkap Bhagas.
(hil/fat)
