.webp)
Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jombang. Mereka menolak penundaan Pemilu 2024, kenaikan harga BBM, serta PPn.
Massa mahasiswa memulai aksinya dengan berjalan kaki dari Bundaran Ringin Contong menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim.
Sampai di depan gedung dewan, puluhan mahasiswa dari 15 kampus yang tergabung dalam Ikatan BEM Mahasiswa Kabupaten Jombang (IKABEMJO) ini membentuk barisan hingga memenuhi jalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka berorasi secara bergiliran sembari membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan. Aksi puluhan mahasiswa ini mendapat penjagaan dari polisi.
 Foto: Enggran Eko Budianto |
Koordinator Aksi, M Zharozi mengatakan, ada tiga tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada DPRD Kabupaten Jombang. Menurutnya, mahasiswa menolak penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
"Kedua, terkait kenaikan harga BBM, yang ketiga kenaikan PPn yang sudah disahkan Menteri Sri Mulyani 1 April lalu," kata Zharozi kepada wartawan di lokasi unjuk rasa, Senin (11/4/2022).
Zharozi menjelaskan, Presiden Jokowi memang telah merespons wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatannya menjadi tiga periode. Namun menurutnya, wacana tersebut terus saja digulirkan sejumlah menteri.
"Menteri-menteri itu tidak merespons atas teguran Presiden. Buktinya sampai sekarang wacana itu tetap lanjut. Bahkan mereka memainkan atas nama parpol. Jika parpol setuju, apa boleh buat. Makanya teman-teman bergerak," terangnya.
Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa ini direspons langsung Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas'ud Zuremi. Mas'ud menemui massa bersama 4 anggotanya dari berbagai fraksi.
"Dalam hal ini saya selaku Ketua DPRD dan atas nama semua anggota DPRD jelas akan menolak Pemilu ditunda. Proses akan kami lalui, kami dari DPRD dari berbagai parpol, dari berbagai fraksi akan menyampaikan kepada fraksi masing-masih di DPRD Jatim, biar Jatim menyampaikan ke pusat. Kami tidak ingin pemilu 2024 ditunda," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mas'ud menyatakan juga menerima aspirasi para mahasiswa terkait kenaikan harga BBM dan pajak PPn. "Kami juga akan menyampaikan kepada pimpinan kami di pemerintah pusat," tandasnya.
Mahasiswa pun menyampaikan tuntutannya secara tertulis kepada Mas'ud. Setelahnya, mereka membubarkan diri dari depan Kantor DPRD Kabupaten Jombang.
(iwd/iwd)
