.webp)
Pertemuan itu dihadiri Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan beserta Ketua presidium Frontal Jatim Tito Achmad dan Humas Frontal Jatim, Daniel Lukas Rorong.
"Hasil mediasi ada beberapa permintaan dan sudah saya sampaikan perwakilan," kata Budi Setyadi kepada wartawan usai mediasi, Kamis (24/3/2022).
Dia mengaku terkait tarif barang aplikasi wewenang domain dari Menkominfo No 1 tahun 2012 tampaknya perlu disesuaikan dengan model bisnis dari yang ada saat ini. Sseperti shopee, grabfood, dsb.
"Tadi perhitungan formula, memang ada beberapa hal yang mungkin diperlukan dengan kondisi yang ada," tambahnya.
Selain itu terkait beberapa aplikator baru yang tidak inline dengan aplikasi, pihaknya sudah menyarankan agar yang melanggar Permen, kadishub provinsi dan teman-teman mitra lapor dilengkapi bukti menggunakan aplikasi.
"Misalnya, kalau tarifnya tidak sesuai lampiran itu bisa jadi bukti saya ke kominfo untuk bisa diblokir aplikasinya itu," tegasnya.
Terkait double order, pihaknya baru mendengarnya. "Ada istilah double order, saya baru dengar di sini dan mungkin akan saya komunikasikan dengan aplikator di Jakarta," tandasnya.
"Lalu terkait jarak, ada kemungkinan terhadap peraturan yang sudah saya buat, tidak menutup kemungkinan melakukan evaluasi terhadap permen," tegasnya.
Jika nanti ada aplikator menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan regulasi, kata dia, pihaknya meminta bukti yang akan diserahkan ke kominfo agar bisa memberikan punishment.
"Kalau tarif kan sudah kita buat, ya saya kira tinggal pengawasan saja, makannya kalau ada aplikator menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan regulasi kita, saya mohon ada buktinya kasih ke saya, nanti akan bersurat dengan kominfo agar bisa memberikan punishment," jelasnya panjang lebar.
Puas dengan penjelasan pihak dirjen, para driver ojol Surabaya demo yang menunggu hasil mediasi langsung membubarkan diri dengan tertib.
(fat/fat)
