Aksi demo puluhan mahasiswa asal Kepulauan Madura di depan Kantor Pemkab Sumenep ricuh. Dari bakar ban sampai akhirnya menjebol pagar Kantor Pemkab.
Tadinya unjuk rasa di luar pagar Kantor Pemkab Sumenep itu berjalan seperti biasa. Puluhan mahasiswa itu berorasi menyampaikan aspirasinya.
Mereka meminta Pemkab Sumenep segera menyediakan kapal penyeberangan untuk memfasilitasi warga di kepulauan, karena sebentar lagi masuk Bulan Ramadan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para pendemo ini berorasi meminta ditemui langsung oleh Bupati Sumenep Achmad Fauzi untuk mendengarkan aspirasi mereka dan langsung memberikan respons.
"Kami minta Bupati keluar. Temui kami secara langsung untuk mendengarkan aspirasi kami, warga di kepulauan," kata Korlap Aksi Hari Hasan, Kamis (24/03/2022).
Setelah satu jam berorasi tapi tak kunjung ditemui Bupati, massa pendemo itu mulai memanas. Mereka mulai membakar ban di depan Kantor Pemkab Sumenep.
![]() |
Tidak lama kemudian sebagian massa mulai merusak kawat berduri yang dipasang oleh polisi kemudian menaiki pagar Kantor Pemkab dan melanjutkan orasi.
Aksi itu diikuti puluhan massa lainnya yang mulai menyasar pagar besi gerbang Kantor Pemkab. Mereka mulai menggoyang pagar itu lalu mendobraknya hingga roboh.
Massa pun segera merangsek berupaya masuk ke Kantor Pemkab tapi gagal. Ratusan aparat kepolisian dan Satpol PP yang ada di halaman mengadang mereka.
Aksi saling dorong dengan gabungan aparat keamanan sempat terjadi selama beberapa menit sampai akhirnya perwakilan bupati muncul menemui pendemo.
Perwakilan Bupati bernama Mohammad Jakfar berupaya melakukan negosiasi dengan mahasiswa. Tetapi mahasiswa tetap menolak bubar dan memaksa masuk.
Pendemo pun berhasil masuk ke halaman Kantor Pemkab, melanjutkan orasi dikawal gabungan personel keamanan sembari menunggu Bupati Sumenep keluar.
![]() |
Rangkaian demo mahasiswa asal kepulauan Sumenep hingga hari ini dipicu ketersediaan kapal penyeberangan yang sudah cukup lama tidak beroperasi.
Mereka mendesak Bupati Sumenep segera mengganti Direksi PT Sumekar (BUMD Sumenep) karena tidak mampu mengelola KMP Dharma Bahari Sumekar 1 dan 3.
Kapal penyeberangan itu disebut sudah setahun ini rusak. Mahasiswa menganggap hal itu akan mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di kepulauan Sumenep.
(dpe/iwd)