.webp)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membeberkan tujuan pemerintah melepas atau mencabut HET Rp 14 ribu untuk minyak goreng kemasan. Menurut Moeldoko, banyak pabrik tutup akibat memaksa menjual migor dengan HET.
"Kemarin dengan kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) itu ada kurang lebih 6 pabrik pengelola minyak yang tutup karena dia tidak bisa menjalankan pabriknya dengan harga CPO-nya," kata Moeldoko di Gedung Negara Grahadi usai membuka Rakerda HKTI Jatim, Selasa (22/3/2022) malam.
"Dia (pabrik) membelinya saja Rp 14 ribu lebih, dan harus menjual Rp 14 ribu, itu mereka kesulitan. Beberapa pabrik tutup itu mempengaruhi supply, supply terganggu, dan berdampak pada harga," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Moeldoko menjelaskan tujuan pemerintah mencabut HET migor kemasan agar terjadi keseimbangan yang baru. Nantinya, harga akan ditentukan pasar.
"Diharapkan dengan melepas HET ini akan terjadi keseimbangan baru. Keseimbangan yang, saya yakin terjadi, semuanya akan menurun di pasar," terangnya.
Dirinya juga menggarisbawahi soal adanya permainan suplier di migor curah yang saat ini ditetapkan HET Rp 14 ribu. Moeldoko menyebut masih ada persoalan soal distribusi migor curah.
"Catatannya jangan sampai yang curah ini ikut-ikutan bermain di premium, ini yang harus kita kontrol. Saya mendengar ada persoalan distribusi bagi pemain curah, ini yang harus kita waspadai, dan untuk mendapatkan solusi," bebernya.
Ditanya adakah peran mafia dalam kelangkaan migor curah HET dan melambungnya migor kemasan, Moeldoko enggan menjawab. Dirinya menyalahkan proses tata niaga yang tidak berjalan baik.
"Sebenarnya tata niaga yang tidak berjalan baik," tandasnya.
Sementara, dalam Rakerda HKTI Jatim, ada 15 cabang kabupaten/kota yang dilantik. Moeldoko berpesan soal peran HKTI sebagai jembatan antara pemerintah dan petani.
"Berikutnya kita juga HKTI untuk bisa memberikan bantuan kepada pemda dari sektor pertanian khususnya HKTI berposisi sebagai jembatan agar masyarakat bisa menyambung dengan keinginan pemerintah," katanya.
"Dan pemerintah memahami kesulitan petani. Di situlah posisi HKTI. Posisi strategis HKTI harus bisa membangun kerja sama yang baik dengan seluruh pihak," sambungnya.
Sementara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berpesan kepada kader HKTI agar terus bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan kedaulatan pangan.
"Selamat kepada pengurus HKTI yang dilantik, saya berpesan untuk terus bersinergi bersama Pemprov, Pemkab. Kita ciptakan Jatim daulat pangan," ungkapnya.
Sementara Pangkoarmada II, Laksda TNI Iwan Isnurwanto mengatakan, pihaknya bersama Pemprov Jatim serta HKTI akan bekerja keras menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan.
"Saya percaya, apa yang disampaikan ketum HKTI dan Bu Gubernur, nanti akan mengatasi soal ketahanan pangan. Kan misi Jatim jelas, kedaulatan dan ketahanan pangan," katanya.
"Nantinya terkait angkatan laut, saya diminta kita memberi penyuluhan terkait angkatan laut kepada kader HKTI. Sinergi nanti kita akan memberi edukasi dalam perikanan tangkap. Nanti mereka akan memaksimalkan usaha perikanan tangkap, kita edukasi jangan sampai merusak ekosistem laut, dan kita tingkatkan pendapatan mereka dengan cara yang benar," tandasnya.
(iwd/iwd)
