Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mendorong agar pemahaman seputar literasi keuangan digital masyarakat ditingkatkan, terlebih saat ini marak kasus penipuan berkedok investasi seperti binary option hingga robot trading ilegal. Dia khawatir banyak masyarakat terayu investasi bodong tersebut.
Maka dari itu, ia meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) setempat harus lebih sadar lagi akan hal ini. Menurutnya, saat ini literasi keuangan di Kota Kediri masih rendah sehingga perlu untuk diperkuat demi mencegah dampak negatif binary option.
"Saya kira sudah saatnya masyarakat itu kita ajarkan meletakkan investasi di tempat yang benar. Padahal negara kita juga sudah memberikan fasilitas untuk investasi yang baik contohnya seperti Sukuk (Surat Berharga)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan saat rapat koordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Lebih lanjut, ia meminta TPAKD kedepannya harus lebih memperluas akses keuangan. Sebab menurutnya, saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rekening. Terlebih di zaman yang semua serba digital.
Abdullah mengatakan bantuan pemerintah daerah bisa langsung sampai ke yang bersangkutan bila telah memiliki rekening. Maka dari itu, semua pihak harus bersama-sama memberikan edukasi agar masyarakat lebih melek lagi terhadap akses keuangan.
Lebih lanjut, ia juga berpesan agar TPKAD Kota Kediri dapat menjadi penguat ekosistem ekonomi kota. Selain itu juga dapat memberikan pendampingan yang paripurna untuk para UMKM yang ada di Kota Kediri.
"Saya rasa, kalau kita berkomitmen untuk memajukan perekonomian di Kota Kediri, hal itu penting untuk kita pikirkan dan lakukan bersama," tutupnya.
Diketahui, rakor tersebut dihadiri Kepala KpwBi Kediri, Kepala BPS Kota Kediri, Kepala OJK Kota Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, BPJS, Bea Cukai Kediri, dan perbankan.
(pkp/pkp)