.webp)
Menteri Sosial Tri Rismaharini turun tangan mengecek penyaluran bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Probolinggo. Risma mengungkapkan ada sekitar 5 ribu bantuan yang belum tersalur.
"Yang kurang sekitar 5 ribuan yang belum tersalur. Mudah-mudahan ini 3 hari ini bisa dituntaskan selesai," kata Risma saat di Balai Desa Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Senin (21/2/2022).
Menurut Risma, jika dalam 3 hari tidak tersalur, maka bantuan itu akan ditarik lagi ke kas negara. Untuk itu, ia ingin memastikan dengan turun langsung agar bantuan tersalurkan ke penerima manfaat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya karena kalau gak selesai bulan Maret itu akan kembali ke negara uangnya. Jadi karena itu kenapa saya turun untuk memastikan bahwa itu bisa diterima," jelasnya.
Risma menambahkan dalam penyaluran bantuan ini, pihaknya menggandeng KPK dan Bareskrim Polri untuk memantau. Dalam kunjungan ini, bahkan ia mengajak langsung pihak KPK.
"Itu di Kota Probolinggo itu akan ada yang mantau itu ada Pak Dodik dari KPK yang kemarin di KPK dan sekarang di saya. Itu yang akan mantau progresnya. Kami juga ada bareskrim yang tandem kebetulan ndak ikut," tutur mantan Wali Kota Surabaya itu.
Dalam kunjungan itu, Risma mengaku terkejut karena banyak penerima bantuan dari warga mampu dan masih muda. Ia mengaku akan memberi arahan dengan Pemkab setempat agar memberdayakan para keluarga yang masih muda.
Itu dilakukan agar mereka tak hanya bergantung pada bantuan sosial dan menjadi beban negara. Untuk pemberdayaan ini, Risma menyebut akan menyiapkan modal untuk pemberdayaan para keluarga yang masih muda.
"Ya terutama pada keluarga muda untuk bisa kita lakukan pemberdayaan kita akan siapkan modal untuk usaha mereka. Sehingga mereka ke depan tidak menjadi beban negara," tegasnya.
"Karena mereka bisa lebih mandiri dan untuk persiapan lebih baik. Dibandingkan hanya menerima bansos sebulan Rp 200 ribu. Dan dari Pemda sepakat ya," imbuh Risma.
(abq/fat)
