.webp)
Dia juga sudah menginstruksikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun program pembangunan secara efisien, fokus dan bersinergi berdasarkan aspirasi masyarakat yang selaras dengan skala prioritas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
"Kami melakukan penyusunan sesuai usulan dari bawah. Kami selaraskan dengan arah kebijakan dan skala prioritas pembangunan pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Mojokerto," ujarnya di Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (15/2/2022).
Ikfina menjelaskan ada banyak usulan program pembangunan dari masyarakat yang tidak bisa langsung direalisasikan pemerintah kabupaten (pemkab). Hal itu disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dikelola Pemkab Mojokerto di setiap tahunnya. Maka demikian, ia menegaskan kata kunci efisien, fokus, dan sinergitas bagi semua OPD dalam menyusun program pembangunan.
"Semua OPD saya minta usulan-usulan dari masyarakat dicatat dan ditindaklanjuti, kemudian dibahas dengan baik dalam forum lintas perangkat daerah. Sehingga benar-benar bisa menentukan skala prioritas yang memberi dampak manfaat yang besar bagi masyarakat," terang Ikfina.
Dalam kesempatan yang sama, ia menjelaskan, pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 masih menjadi salah satu skala prioritas program pembangunan tahun 2023. Upaya tersebut dilakukan dengan peningkatan infrastruktur dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas SDM. Untuk itu, pihaknya meminta para OPD mampu memetakan berbagai persoalan yang dialami para pelaku UMKM untuk merumuskan solusinya.
"Karena mereka (para pelaku UMKM) yang menjadi pelaku dan target sasaran kami. Apa yang mereka butuhkan kami harus dapat infonya dari mereka langsung," tegas bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto itu.
Sebagai informasi, turut hadir dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 tersebut Kepala OPD, Direktur RSUD, para camat, kepala bagian di Sekretariat Daerah, rektor perguruan tinggi, Badan Pusat Statistik (BPS), tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat (ormas).
Selain itu, ada juga perwakilan pengusaha atau investor, masyarakat rentan dan termarjinalkan, Direktur BUMD, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Bupati Ikfina, Kepala BPS dan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh menjadi narasumber. (akd/ega)
