.webp)
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari ingin meningkatkan pelayanan publik on the spot. Meskipun indeks pelayanan publik Kota Mojokerto menunjukan kategori baik, ia mengaku masih ada beberapa catatan dari Ombudsman untuk diperbaiki.
"Masih ada beberapa perangkat dinas yang perlu kita dorong agar indeks meningkat. Sehingga capaian terus ada progres perbaikan dari waktu ke waktu," katanya ketika rapat pembahasan RKPD Kota Mojokerto tahun 2023 di kantor Pemkot yang dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/2/2022).
Ning Ita, sapaannya, ingin meningkatkan kualitas layanan publik melalui tata kota yang partisipatoris. Upayanya ini masuk dalam tujuh program prioritas pembangunan di tahun 2023 mendatang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Banjir Rendam 4 Kelurahan di Kota Mojokerto |
Ning Ita mengungkapkan beberapa inovasi untuk pelayanan publik Mojokerto telah dilakukan di tahun 2021 dan juga di awal tahun 2022. Seperti Mal Pelayanan Publik (MPP) Mojokerto di Gajah Mada, Jawa Timur yang baru diresmikan pada Jumat (11/2/2022) lalu.
"Kalau kita jenis pelayanan ada 153 layanan yang berada di satu gedung bisa diakses. Namun kita tak hanya mengandalkan itu, tapi kita tetap melaksanakan jemput bola ke kelurahan," lanjut dia.
Pelayanan di kantor tingkat bawah pemerintahan ini, dicontohkan Ning Ita seperti pelayanan NIB (Nomor Induk Berusaha), kemudian Dispenduk (Dinas Kependudukan) terkait dengan akta, pemecahan perubahan Kartu Keluarga (KK) karena anggota baru, atau pemecahan KK bagi yang sudah menikah.
"Ini sudah kita integrasikan dengan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin. Dengan KUA (Kantor Urusan Agama), Kemenag (Kementerian Agama) bagi yang menikah. Sehingga lebih meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat," imbuhnya.
Selain itu, layanan khusus disabilitas di MPP Gajah Mada juga memperoleh apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kemenpan-RB, Noviana Andrina mengatakan, layanan khusus disabilitas di Kota Mojokerto ini menjadi yang pertama diantara 51 MPP di seluruh Indonesia.
Ia menilai juga Pemkot Mojokerto sudah selangkah lebih maju dibanding daerah lain. Hal itu dinilai dari bagaimana pemkot menghadirkan penerjemah bahasa isyarat untuk melayani penyandang disabilitas. Hal ini menurutnya, Pemkot Mojokerto telah selangkah lebih maju dibanding daerah lain yang telah memiliki MPP.
"Ada petugas sendiri, yang memang artinya sudah lebih maju, termasuk juga ada tempat edukasi telecenter itu bagaimana masyarakat bisa belajar difasilitasi oleh Pemkotnya," ungkap Noviana usai meninjau MPP Mojokerto, Jumat (11/2/2022).
(prf/ega)
