.webp)
Bupati Trenggalek gencar melakukan safari OPD untuk menajamkan rencana program kerja tahun 2023. Safari juga sebagai monitoring dan evaluasi kinerja di 2022.
Bupati Mochamad Nur Arifin mengatakan, dengan safari OPD tersebut digelar secara bertahap di masing-masing dinas yang ada di Trenggalek. Di setiap instansi tersebut pihaknya membedah sejumlah program yang akan dimasukkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun anggaran 2023.
Tiga OPD telah disambangi Bupati, di antaranya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH), Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perikanan Trenggalek. Setiap OPD memiliki strategi berbeda-beda. "Tujuannya adalah sinkronisasi program untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan," kata Mochamad Nur Arifin, Kamis (10/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Dinas PKPLH Trenggalek misalnya, Ia meminta agar instansi tersebut lebih mengoptimalkan program kota hijau. Sebab kota hijau kini menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kami ingin menekankan betul area-area, 8 area kota hijau. Mulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi. Sampai dengan kualitas udara, air tadi kita bahas detail dan kami minta nanti programnya di breakdown lagi. Mana yang sasarannya individu harus melakukan apa untuk menuju kota hijau," ujarnya.
Menurutnya strategi dalam mewujudkan program kerja tidak harus selalu dibebankan pada APBD, namun juga bisa dikolaborasikan dengan pihak swasta maupun masyarakat. Salah satunya seperti edaran yang mewajibkan masing-masing individu ASN untuk melakukan penanaman pohon.
"Ini sebenarnya adalah program yang tidak harus berkonsekuensi anggaran, tetapi bisa mendukung tercapainya kota hijau di Trenggalek," imbuhnya.
Pihaknya juga menyinggung sejumlah program yang bisa dikolaborasikan dengan pihak swasta, seperti pengelolaan sampah hingga limbah medis. Sebab selama ini kedua persoalan itu selalu selalu menyedot APBD, namun terdapat pihak swasta yang diuntungkan.
Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek, Muyono Piranata, menegaskan untuk mewujudkan kota hijau harus dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai instansi lain dan tidak hanya dibebankan pada satu OPD.
"Tentunya ada kewenangan-kewenangan dinas lain di dalam program kota hijau, maka dari itu perlu ada dukungan atau kerja kolaboratif untuk mewujudkan kota hijau ini," kata Muyono.
Sementara di Dinas Perikanan Trenggalek, Bupati meminta instansi tersebut bekerja semaksimal mungkin, karena perikanan merupakan sektor primer dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Trenggalek.
Untuk itu pihaknya berharap optimalisasi program kerja di dinas perikanan dapat membantu pemerintah daerah dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta ikut berperan dalam program penanggulangan kemiskinan ektrem.
Arifin mengakui keterbatasan fiskal di masa pandemi ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengencangkan ikat pinggang dalam pemberian dana hibah untuk peningkatan ekonomi. Namun masih ada strategi lain yang bisa diterapkan.
"Misalkan lomba budidaya dan sebagainya. Kemudian untuk retribusi perikanan, kita bisa dorong dengan lomba yang indikatornya salah satunya juga siapa nelayan yang tertib retribusi, tertib menjaga kebersihan di lingkungan TPI. Nanti dirangking, yang bagus dikasih program lebih," jelas Bupati Arifin.
Suami Novita Hardini ini meminta masing-masing OPD untuk berinovasi di tengah keterbatasan fiskal dan mengubah paradigma, sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan di sektor perikanan budidaya dan tangkap.
Keberadaan sejumlah aset Dinas Perikanan Trenggalek yang masih menganggur juga menjadi sorotan dari Bupati. Aset tersebut bisa dikerjasamakan dengan pihak lain agar lebih bermanfaat dan mendatangkan pendapatan daerah.
(sun/sun)
