Sejumlah wadah suporter di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut pasca-Tragedi Kanjuruhan perlu adanya reformasi tata kelola sepakbola Indonesia. DPD RI DIY menampung masukan dari suporter dan berupaya mendorong regulasi khusus terkait sepakbola Indonesia.
"Kalau Brajamusti sudah mendesak sejak awal, jadi PSIM harus menyuarakan reformasi tata kelola sepakbola tanah air," kata Presiden Brajamusti, Muslich Burhanudin usai menghadiri rapat kerja (raker) DPD RI mengenai pengawasan atas pelaksanaan UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Kantor DPD RI DIY, Jogja, Selasa (25/10/2022).
Pasalnya, Tragedi Kanjuruhan, Malang saat ini telah menewaskan 135 jiwa. Sehingga Kongres Luar Biasa (KLB) dan perombakan besar-besaran di tubuh PSSI menjadi sebuah hal mutlak saat ini.
"Dan tidak sebatas KLB, tapi reformasi (PSSI) sampai ke akar-akarnya," ujarnya.
Thole, sapaan akrab Muslich, juga meminta manajemen PSIM bisa segera menyampaikan tuntutan suporter dalam agenda Manajer Meeting Liga 2. Apabila pihak PSIM tidak mau menyuarakannya maka Brajamusti mengambil sikap tegas.
"Yang jelas kami bisa melayangkan mosi tidak percaya kepada klub juga. Masalah nyawa loh, ini, bukan masalah Liga mau jalan lagi atau tidak," ucapnya.
Sementara itu, perwakilan Brigata Curva Sud (BCS) salah satu wadah suporter PSS Sleman, Zulfikar menyebut suporter berhak untuk menentukan sikap terkait polemik yang muncul pasca-Tragedi Kanjuruhan. Semua itu, kata Fikar, agar suporter tidak dipandang sebagai konsumen yang hanya dinilai dari kontribusi pembelian tiket saja.
"Makanya, setelah tragedi di Malang, kita desak agar lanjutkan dulu pengusutannya, dan benahi tata kelolanya. Setelah semuanya beres, baru (kompetisi) sepakbola jalan. Kita inginnya seperti itu," katanya.
Senada dengan Brajamusti, pihaknya juga telah mendesak PSS agar menyuarakan aspirasi dari BCS kepada PSSI. Namun, saat ini internal manajemen PSS Sleman dalam kondisi yang cukup memprihatinkan pascadirektur utamanya mundur.
"Suporter mendesak, jelas. Kami inginnya tidak sekadar KLB, tetapi perbaikan tata kelola. Harapan kami PSS juga bisa bergerak tapi gimana lagi, CEO saja nggak punya," katanya.
Terkait aspirasi tersebut, Anggota Komite III DPD RI Cholid Mahmud mengatakan menampung masukan suporter. Semua itu karena Tragedi Kanjuruhan menunjukkan ada polemik dalam tata kelola olahraga nasional, khususnya sepakbola.
"Dan kami di DPD punya fungsi regulasi. Artinya, kalau di UU itu ada yang belum ter-cover, kami akan mendorong supaya bisa dibuat regulasi secara khusus," ucapnya.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya...
(apl/ahr)